Banda Aceh – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perkembangan Kegiatan Pertanahan dalam Mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kanwil BPN Provinsi Aceh. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penyediaan lahan yang memiliki kepastian hukum.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Direktur Bappenas, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayahnya teridentifikasi memiliki usulan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam mengawal setiap tahapan kegiatan pertanahan yang menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Dukungan sektor pertanahan dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas perkembangan berbagai kegiatan pertanahan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan, khususnya terkait kesiapan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Pembahasan mencakup status identifikasi lokasi, perkembangan verifikasi administrasi dan lapangan, kesiapan dokumen pertanahan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penyediaan lahan.
Selain mengevaluasi progres yang telah dicapai, forum ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah strategis guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif.
Sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Bappenas, BPBA, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menciptakan tata kelola penyediaan lahan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan Hunian Tetap dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil BPN Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan koordinasi yang berkesinambungan antar seluruh pemangku kepentingan, diharapkan proses penyediaan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap dapat berjalan secara optimal sehingga mendukung terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana yang lebih cepat, terencana, dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.
