Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., didampingi Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Tina Mestika, S.H., mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh pada Senin (8/6).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi, khususnya terkait penyediaan lahan bagi pembangunan hunian untuk masyarakat terdampak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki peran dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil BPN Provinsi Aceh memaparkan perkembangan penyediaan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara). Paparan meliputi mekanisme pengadaan tanah yang ditempuh, status ketersediaan lahan di sejumlah lokasi, serta langkah-langkah percepatan yang terus dilakukan agar proses pembangunan hunian dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, rapat juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah serta upaya penyelesaiannya melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi teknis yang berkelanjutan, Kanwil BPN Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan penyediaan lahan bagi pembangunan Huntap dan Huntara sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Diharapkan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat mampu mewujudkan penyediaan hunian yang cepat, tepat sasaran, dan memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh.
