Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) setelah izin PT RAPP di hutan seluas 338.536 hektare dicabut.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin PT RAPP seluas 338.536 hektare (ha) telah dicabut.
Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan langkah lanjutannya, kata Barita Simanjuntak di Pekanbaru.
Ia menjelaskan, keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pencabutan izin tidak merugikan karyawan dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.
Barita mengatakan, Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.
Selain keberlanjutan operasional, perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan kawasan hutan. Pengawasan lintas kementerian dan lembaga itu menjadi jaminan agar kewajiban tersebut dipenuhi.
Sementara itu, PT RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.
Dalam tanggapan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41 ribu pekerja.
Jumlah pekerja yang besar itu menjadi alasan pemerintah menyiapkan skema keberlanjutan operasional. Pencabutan izin di kawasan hutan seluas ratusan ribu hektare itu tidak boleh berujung pada hilangnya mata pencaharian.
Dengan skema BUMN dan BUMD serta pengawasan 12 kementerian dan lembaga, izin PT RAPP yang dicabut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan dan kesejahteraan para pekerjanya.
Bagaimana Nasib Pekerja Setelah Izin PT RAPP Dicabut?
Baca juga: Gempa Talaud M5,4 Tak Berpotensi Tsunami
Apa poin penting dari berita ini?
- Izin PT RAPP di hutan seluas 338.536 hektare dicabut oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
- Pemerintah menjamin tidak ada PHK dan operasional perusahaan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD.
- Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah.
- PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41 ribu pekerja.

