Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengkaji pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya para pelaku industri kreatif. Kajian ini dibahas dalam sidang terbuka promosi doktor Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati, di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang hadir dalam sidang tersebut mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif perlu sinergi antara pemerintah dan dunia akademik. Sinergi itu penting agar pengembangan didukung pengetahuan, riset, dan data yang kuat, sesuai kebutuhan industri, khususnya dalam aspek perlindungan karya.
“Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Dalam disertasinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif”, Dessy mengkaji pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat tata kelola KI dan pemerintahan digital. Teknologi blockchain adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan data atau catatan transaksi.
Teknologi blockchain untuk perlindungan kekayaan intelektual
Menurut Dessy, teknologi blockchain dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pencatatan karya. Teknologi ini memberi kepastian perlindungan KI serta memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi kreatif, karena setiap karya tercatat secara terbuka dan sulit diubah tanpa jejak.
Namun pemanfaatan teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif saat ini masih berada pada tahap awal. Teknologi tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan KI yang ada, sehingga manfaatnya belum dirasakan penuh oleh para kreator.
Karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penerapan model Government Technology (GovTech) yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik. Dessy juga mengusulkan tiga langkah untuk mempercepat implementasi teknologi blockchain, yakni membangun kerangka regulasi dan tata kelola yang adaptif, mengembangkan proyek percontohan untuk pengelolaan KI, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan literasi teknologi.
Ia menekankan pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan regulasi dan kolaborasi antarlembaga agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kreator. “Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya,” kata Dessy.
Kajian ini menjadi pijakan bagi Kemenekraf untuk merumuskan kebijakan perlindungan karya yang lebih kuat. Bila teknologi blockchain diterapkan dengan tata kelola yang tepat, kreator Indonesia berpeluang memperoleh perlindungan yang lebih pasti atas karya mereka, sekaligus nilai ekonomi yang lebih adil dari hasil kreativitasnya.
Baca juga: Kemajuan AI Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Baca juga: Prabowo-Xi Sepakati Kerja Sama Kota Pintar AI
Apa poin penting dari berita ini?
- Kemenekraf mengkaji teknologi blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual kreator.
- Kajian teknologi blockchain dibahas dalam sidang promosi doktor Dessy Ruhati di Universitas Moestopo, Jakarta.
- Teknologi blockchain dinilai bisa meningkatkan transparansi dan keamanan pencatatan karya.
- Penerapan teknologi blockchain di Kemenekraf masih tahap awal dan belum terintegrasi optimal.
- Dessy mengusulkan regulasi adaptif, proyek percontohan, dan penguatan literasi teknologi.


