Saturday, 21 November 2026
Lingkungan

Penegakan Hukum Karhutla Perusahaan Dinilai

Kebakaran hutan dan lahan di konsesi perusahaan yang menjadi sorotan penegakan hukum karhutla dengan 245 orang dan 20 korporasi ditetapkan tersangka

Desakan penegakan hukum bagi perusahaan dengan konsesi tempat terjadi kebakaran terus menguat. Pemerintah termasuk aparat penegak hukum (APH) mulai menindak sejumlah perusahaan maupun perseorangan yang diduga menjadi pelaku serta penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, berbagai pihak menilai upaya penegakan hukum karhutla itu sekadar pencitraan. Penilaian itu terlihat dari beberapa aspek, seperti identitas perusahaan yang disembunyikan, ketidakkonsistenan penegakan hukum dari tahun ke tahun, hingga regulasi yang terkesan melindungi investor.

Sejauh ini, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi menjadi tersangka kasus karhutla. Polisi menjerat mereka berdasarkan peraturan mengenai kerusakan lingkungan sampai pencegahan karhutla, seperti yang termaktub dalam UU Perkebunan, Kehutanan, hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebaran kasus ditangani Polda di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Rinciannya, tersangka perorangan oleh 13 polda dari 287 laporan polisi dengan lahan terbakar seluas 5.859,12 hektare. Sedangkan tersangka korporasi dalam penanganan 10 polda dan satu di Bareskrim Polri.

Seberapa Serius Penegakan Hukum Karhutla?

“Modus operandi para tersangka antara lain, baik sengaja ataupun lalai untuk membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran hutan,” kata Komjen Pol Asep Safrudin, Kabareskrim Polri, dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kepolisian juga merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi yang mengalami kebakaran berulang dan memiliki titik api dalam konsesi, serta sarana prasarana mitigasi yang tidak memadai.

Lalu, luas lahan terbakar lebih dari 500 hektare akan dikenakan pidana, di bawah 500 hektare perdata, dan di bawah 100 hektare sanksi administrasi.

Asep bilang, korporasi asing yang terseret dalam kasus ini sebanyak 26 perusahaan, berasal dari Malaysia, Singapura, Britania Raya, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dari jumlah ini, empat perusahaan sudah menjadi tersangka dan 22 lainnya masih dalam proses penyidikan.

Dengan 245 orang dan 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, penegakan hukum karhutla kini memasuki tahap pembuktian. Publik menanti apakah langkah ini berujung pada hukuman yang setimpal, atau kembali berhenti pada pencitraan belaka.

Baca juga: Perusak Mangrove Batam Divonis 1 Tahun

Baca juga: Banjir Rokan Hilir Rendam 4.403 Keluarga

Apa poin penting dari berita ini?

  • Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla.
  • Tersangka perorangan ditangani 13 polda dari 287 laporan polisi dengan lahan terbakar 5.859,12 hektare.
  • Polisi merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi yang mengalami kebakaran berulang di konsesi mereka.
  • Sebanyak 26 korporasi asing terseret kasus ini, empat sudah tersangka dan 22 masih dalam penyidikan.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *