Saturday, 21 November 2026
Politik

Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen Jakarta

Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar sidang paripurna wapres untuk melantik wakil presiden baru diundur. Usulan itu disampaikan untuk menghindari cacat prosedur, terkait tenggat waktu pengusulan nama calon wakil presiden ke MPR.

Hal itu disampaikan Doli menyusul pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengatakan jadwal tersebut tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja, bila Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua nama pada Rabu (25/11).

“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).

Mengapa Paripurna Wapres Perlu Diundur?

Menurut Doli, yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, anggota Komisi II DPR, dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, prosedur penetapan jadwal sidang paripurna untuk melantik wakil presiden baru sudah jelas dalam ketentuan undang-undang. Presiden harus mengirim dua nama usulan calon wakil presiden ke MPR 14 hari sebelum sidang paripurna, dan hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Bila penghitungan hari kerja itu tidak terpenuhi, jadwal pelantikan yang sudah direncanakan bisa dipersoalkan keabsahannya. Karena itu Doli menilai lebih aman bila sidang paripurna diundur, agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Perdebatan soal jadwal ini menambah dinamika proses pergantian wakil presiden yang tengah berjalan. Jadwal pemilihan wakil presiden pada 9 Desember sendiri sebelumnya sudah disebut terancam tidak sah bila perhitungan hari kerjanya tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Megawati di Luar Pemerintah Saja

Apa poin penting dari berita ini?

  • Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan sidang paripurna pelantikan wapres baru diundur.
  • Usulan itu disampaikan untuk menghindari cacat prosedur terkait tenggat pengusulan nama calon wapres.
  • Menurut Doli, undang-undang menyebut presiden harus mengirim dua nama ke MPR 14 hari kerja sebelum sidang paripurna.
  • Pernyataan itu menyusul penilaian Mahfud MD bahwa jadwal yang ada tidak sesuai perhitungan hari kerja.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *