Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan sidang paripurna pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026, tetapi pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka itu terancam tidak sah. Persoalannya terletak pada tenggat waktu pengusulan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR.
Aturannya tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI. Pasal itu menyebutkan presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama cawapres pada 25 November 2026. “Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Mengapa Pemilihan Wapres 9 Desember Dipersoalkan?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai jadwal 9 Desember tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja jika Presiden mengusulkan dua nama pada 25 November. Menurut Mahfud, ketentuan umum dalam peraturan itu menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja, sehingga hitungan 14 hari sebelum sidang tidak terpenuhi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia mengusulkan agar sidang paripurna pelantikan wapres diundur demi menghindari cacat prosedur. “Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli.
Doli yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menjelaskan, jika paripurna tetap diselenggarakan Rabu (9/12/2026), seharusnya Presiden mengirim usulan dua nama cawapres pada Kamis (19/11/2026). Ia menegaskan ketentuan itu menyebutkan hari yang dihitung adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Perdebatan ini membuat jadwal pelantikan wapres baru kini berada dalam ketidakpastian. MPR masih menunggu usulan resmi dua nama dari Presiden, sementara sejumlah pihak meminta jadwal disesuaikan agar seluruh tahapan pemilihan wapres pengganti berjalan sesuai aturan. Yusril Ihza Mahendra sebelumnya membantah telah membahas soal cawapres dengan Sjafrie Sjamsoeddin.
Baca juga: Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang Rp200 M
Apa poin penting dari berita ini?
- MPR menjadwalkan sidang paripurna pelantikan wapres baru pada 9 Desember 2026.
- Presiden wajib mengusulkan dua nama cawapres paling lama 14 hari sebelum sidang, sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
- Bambang Wuryanto menyebut Presiden akan mengirim dua nama pada 25 November 2026.
- Mahfud MD dan Ahmad Doli Kurnia menilai jadwal itu bermasalah karena hitungan 14 hari memakai hari kerja.

