Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel hanya akan menjadi ilusi selama kejahatan genosida, invasi ilegal, dan pendudukan terus berlangsung tanpa proses pertanggungjawaban.
Hal tersebut disampaikan Usman dalam diskusi bertajuk Two States: Solution or Delusion yang digelar Republika pada rangkaian Art and Resilience 2026: Sumud of Palestine di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Usman, solusi dua negara masih menjadi kerangka penyelesaian yang diakui dalam hukum internasional. Namun, penerapannya tidak akan efektif apabila pelanggaran hukum internasional oleh Israel terus berlangsung tanpa proses hukum yang jelas.
Ia menjelaskan bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah solusi dua negara merupakan jawaban yang tepat, karena kerangka itu sudah ditetapkan dalam perjalanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan sejak 1947. Pertanyaannya adalah apakah solusi itu diikuti atau didahului dengan penghentian kejahatan genosida.
Syarat Agar Solusi Dua Negara Berjalan
Usman mengatakan masyarakat internasional perlu memastikan seluruh pihak yang berada di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania tunduk pada hukum internasional. Tanpa penegakan itu, menurutnya, pembicaraan tentang dua negara hanya akan menjadi wacana yang berulang.
Ia juga menyoroti sikap Indonesia yang hingga kini belum meratifikasi Konvensi tentang Genosida. Usman menyayangkan hal tersebut dan mengaku tidak memahami mengapa Indonesia belum juga meratifikasi konvensi yang menjadi dasar hukum internasional dalam menangani kejahatan genosida.
Menurut Usman, posisi Indonesia menjadi ironis karena di satu sisi masyarakat Indonesia aktif menyuarakan dukungan bagi Palestina, tetapi di sisi lain negara ini belum mengikatkan diri pada konvensi yang justru memperkuat posisi hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi korban.
Baca juga: Sjafrie Undang Yusril Bahas RUU Pertahanan
Baca juga: Indonesia Dorong Ekonomi Karbon Biru Laut
Apa poin penting dari berita ini?
- Usman Hamid menilai solusi dua negara hanya jadi ilusi selama genosida, invasi ilegal, dan pendudukan tidak diadili.
- Pandangan itu disampaikan dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat 20 November 2026.
- Solusi dua negara sudah menjadi kerangka yang diakui hukum internasional sejak 1947 di PBB.
- Usman menyayangkan Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi tentang Genosida.

