Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Lem Faisal, mendorong revisi Qanun Jinayat dapat dimulai pada awal 2027. Dorongan itu disampaikan dengan berkaca pada kasus seorang eks pejabat di Banda Aceh yang belakangan memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurut Lem Faisal, polemik yang berkembang di tengah masyarakat perlu disikapi secara jernih dengan terlebih dahulu memahami keseluruhan proses penanganan perkara. Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan aparat penegak hukum tanpa mengetahui fakta dan tahapan yang telah dilalui.
Hal itu disampaikan Lem Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang membahas penerapan dan evaluasi regulasi tersebut di Aceh. Forum ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana qanun tersebut bekerja di lapangan.
Ia menekankan pentingnya tabayyun, yakni memeriksa persoalan secara utuh sebelum mengambil kesimpulan. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat, kata Lem Faisal dalam forum tersebut.
Mengapa Qanun Jinayat Perlu Direvisi?
Lem Faisal mengakui bahwa regulasi yang disusun manusia tentu memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat. Karena itu, menurutnya, evaluasi dan penyempurnaan aturan adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan secara berkala.
Usulan revisi pada awal 2027 ini menjadi sinyal bahwa MPU Aceh melihat ada ruang perbaikan dalam Qanun Jinayat. Pembaruan aturan diharapkan dapat menjawab persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Aceh.
Polemik seputar kasus eks pejabat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kejelasan aturan dan komunikasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat. Dengan revisi yang matang, Qanun Jinayat diharapkan dapat diterapkan secara lebih adil dan dipahami secara lebih luas.
Baca juga: Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Aceh
Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak
Apa poin penting dari berita ini?
- Ketua MPU Aceh Lem Faisal mendorong revisi Qanun Jinayat dimulai pada awal 2027.
- Dorongan itu berkaca pada kasus eks pejabat Banda Aceh yang memicu polemik di masyarakat.
- Lem Faisal mengingatkan publik agar tabayyun dan tidak terburu-buru menyalahkan aparat penegak hukum.
- Ia mengakui regulasi buatan manusia memiliki keterbatasan dan perlu dievaluasi seiring perkembangan masyarakat.


