UU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang selama 18 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan menyampaikan bahwa UU Perampasan Aset telah melalui proses panjang di DPR selama 18 tahun. Ia berharap pengesahan regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” kata Puan.
Puan menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena adanya desakan. Pernyataan itu menjawab anggapan bahwa DPR terburu-buru mengesahkan regulasi yang sudah lama tertunda tersebut. Menurut Puan, pembahasan yang memakan waktu hampir dua dekade justru menunjukkan bahwa regulasi ini melalui proses yang panjang sebelum akhirnya diputuskan.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, negara kini memiliki payung hukum untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut harta bandar judi online termasuk yang bisa disita lewat undang-undang ini, sehingga regulasi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan.
UU Perampasan Aset dan Harapan Pemberantasan Korupsi
UU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang paling lama dinanti dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama 18 tahun, rancangan undang-undang ini beberapa kali masuk dan keluar dari pembahasan, hingga akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR.
Pengesahan ini juga menjadi penanda bahwa DPR dan pemerintah sepakat memperkuat instrumen hukum untuk memiskinkan koruptor dan pelaku kejahatan lainnya, bukan hanya menghukum badan mereka. Dengan aset hasil kejahatan yang bisa dirampas negara, diharapkan kejahatan tidak lagi menguntungkan secara ekonomi bagi pelakunya.
Baca juga: Status PSI Koalisi Pemerintah Dipertanyakan
Baca juga: Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara
Apa poin penting dari berita ini?
- UU Perampasan Aset disahkan DPR RI menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
- UU Perampasan Aset mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
- Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.
- Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena adanya desakan dan telah melalui proses 18 tahun.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut harta bandar judi online bisa disita lewat undang-undang ini.
- UU Perampasan Aset diharapkan memberi efek jera bagi pelaku korupsi dan kejahatan lainnya.



Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara – Aceh Sahoe!
November 19, 2026[…] Baca juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Jadi UU […]