Status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintah menjadi perbincangan setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut PSI bukan lagi bagian dari koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan status PSI koalisi pemerintah ditentukan oleh pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra.
Herman Khaeron menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026). Menurut dia, keputusan apakah PSI berada di dalam atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan.
PSI Masih Koalisi Pemerintah, Kata Demokrat
“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” kata Herman Khaeron.
Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyoroti posisi PSI usai Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden dan tiga kader PSI di kabinet memutuskan keluar dari partai. Jazilul menduga PSI sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
“Kalau sudah tidak ada di kabinet, dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Tiga kader PSI di kabinet yang dimaksud ialah Menteri Kehutanan sekaligus eks Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. Ketiganya mundur di hari yang sama pada 9 November lalu.
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi pernyataan PKB tersebut pada Rabu (18/11/2026). Grace mengatakan posisi koalisi merupakan keputusan partai, bukan perorangan. Grace memastikan PSI tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah meski saat ini tak ada kader di kabinet.
“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” kata Grace. “Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” ujarnya menegaskan PSI masih berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Herman Khaeron juga berbicara soal Presiden Prabowo Subianto yang diharuskan konstitusi mengirim dua nama calon wakil presiden ke MPR usai Gibran Rakabuming Raka mundur. Ia menyebut sejauh ini partai politik di koalisi pemerintah belum ada agenda pertemuan dengan Prabowo.
“Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 November 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan dua nama cawapres,” ujar Herman Khaeron. Ia menambahkan sikap Demokrat mengikuti apa yang telah disampaikan Ketua Umum AHY.
Baca juga: Prabowo Serahkan 2 Nama Cawapres ke MPR
Baca juga: Prabowo Serahkan 2 Nama Cawapres ke MPR
Apa poin penting dari berita ini?
- Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah karena tak ada kadernya di kabinet.
- Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyebut status PSI ditentukan pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra.
- Tiga kader PSI mundur dari kabinet pada 9 November 2026, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.
- Grace Natalie menegaskan PSI masih di koalisi pemerintah dan tetap mendukung Presiden Prabowo.
- MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas waktu pengusulan dua nama cawapres.

