Klaim Kemenag Bubarkan Ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah dinyatakan salah oleh pemeriksa fakta. Klaim yang beredar di media sosial itu menyebut Kementerian Agama akan membubarkan organisasi kemasyarakatan Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan alasan penyederhanaan data negara.

Beredar gambar dari akun X “liasiantar27” pada Kamis (5/11/2026) yang menampilkan klaim jika Kementerian Agama akan membubarkan ormas agama Islam selain NU dan Muhammadiyah dengan alasan penyederhanaan data negara. Berikut narasi lengkapnya: “Untuk mempermudah pencatatan data negara, ormas agama Islam selain NU dan Muhammadiyah dibubarkan. Kemenag Minta Ormas Agama Islam Selain NU dan Muhammadiyah DIBUBARKAN Untuk Mempermudah Pencatatan Data Negara. Langkah ini dinilai untuk menyederhanakan sistem pendataan ormas keagamaan di Indonesia.”

Hingga 5 November 2026, unggahan tersebut baru dilihat 10 pengguna X lainnya. Meski jangkauannya kecil, klaim seperti ini berpotensi menyesatkan karena menyangkut lembaga negara dan organisasi keagamaan besar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan kata kunci “Kemenag minta ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah dibubarkan” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pengumuman resmi Kementerian Agama mengenai permintaan pembubaran organisasi kemasyarakatan Islam selain NU dan Muhammadiyah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi undang-undang, negara sedari awal sudah memberikan masyarakat hak untuk membentuk organisasi kemasyarakatan berdasarkan kesamaan aspirasi.

Bagaimana Klaim Kemenag Bubarkan Ormas Itu Diperiksa?

Klaim Kemenag Bubarkan Ormas itu diperiksa dengan menelusuri pengumuman resmi dan dasar hukumnya. Penelusuran Mafindo di mesin pencarian tidak menemukan satu pun pengumuman resmi Kementerian Agama mengenai pembubaran ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah.

Dari sisi hukum, klaim tersebut juga bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara tidak membatasi pembentukan ormas berdasarkan jumlah maupun afiliasi keagamaan tertentu. Artinya, tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah ormas Islam atau mengharuskan ormas tersebut berafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah.

Klaim ini menunjukkan pola hoaks yang umum: sebuah kebijakan yang tidak pernah ada dikemas seolah-olah sebagai keputusan resmi, lengkap dengan alasan yang terdengar masuk akal seperti penyederhanaan pendataan. Tanpa rujukan ke pengumuman resmi, klaim semacam ini tidak memiliki dasar.

Pembaca diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, terutama bila klaim tersebut hanya bersumber dari unggahan media sosial tanpa rujukan pemberitaan atau pengumuman resmi. Pemeriksaan fakta seperti yang dilakukan Mafindo menjadi rujukan untuk membedakan informasi yang benar dari yang menyesatkan.

Baca juga: Benarkah AU AS Tahan Mayor Jason Watson?

Baca juga: Benarkah AU AS Tahan Mayor Jason Watson?

Apa poin penting dari berita ini?

• Klaim Kemenag Bubarkan Ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah dinyatakan salah oleh pemeriksa fakta Mafindo.
• Klaim itu beredar lewat akun X “liasiantar27” pada Kamis (5/11/2026) dengan alasan penyederhanaan pencatatan data negara.
• Penelusuran Mafindo tidak menemukan pengumuman resmi Kementerian Agama mengenai pembubaran ormas tersebut.
• UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjamin hak masyarakat membentuk ormas dan tidak membatasi jumlah maupun afiliasi keagamaan.
• Tidak ada ketentuan yang mengharuskan ormas Islam berafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah.