Sunday, 22 November 2026
Politik

Wamen HAM Dukung Percepatan RUU Penyadapan

Wakil Menteri HAM Mugiyanto saat memberikan keterangan di Jakarta

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mendukung Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Dukungan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026), sebagai respons atas belum adanya payung hukum penyadapan yang komprehensif di Indonesia.

RUU Penyadapan Dinilai Mendesak Disahkan

Menurut Mugiyanto, RUU Penyadapan penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ia mencontohkan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini tengah diusut.

Selama ini pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral tanpa standar pengawasan yang terpadu. Kondisi itu membuat praktik penyadapan rawan disalahgunakan dan sulit dipertanggungjawabkan.

“Undang-undang tersebut penting untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas,” kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta.

Selain itu, keberadaan undang-undang penyadapan juga dinilai vital untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. Tanpa payung hukum yang jelas, praktik penyadapan tanpa dasar sah dinilai mengancam hak atas privasi, kebebasan berkomunikasi, hingga menimbulkan intimidasi.

Mugiyanto juga menegaskan agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden diusut secara tuntas, independen, dan transparan. Menurutnya, perlindungan HAM menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Baca juga: Hasto: Dorongan Pemakzulan Gibran Menguat Usai Penyadapan.

Pembahasan RUU Penyadapan sendiri menjadi sorotan setelah dugaan penyadapan terhadap Presiden mencuat ke publik. Sejumlah pihak menilai regulasi yang jelas akan memberi batas tegas antara penyadapan yang sah untuk penegakan hukum dan penyadapan yang melanggar privasi warga. Komisi III DPR sebagai mitra kerja bidang hukum diharapkan segera memasukkan RUU ini dalam prioritas pembahasan.

Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi

Apa poin penting dari berita ini?

  • Wamen HAM Mugiyanto mendukung DPR mempercepat pembahasan RUU Penyadapan.
  • RUU Penyadapan dinilai penting untuk kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
  • Pengaturan penyadapan selama ini tersebar di berbagai undang-undang tanpa standar pengawasan terpadu.
  • Mugiyanto meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden diusut tuntas, independen, dan transparan.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

1 Comment

  1. Eks Ketua MK: Penyadapan Presiden Bisa Makar – Aceh Sahoe!

    November 8, 2026

    […] Arief yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu mengaku tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan, karena merasa tidak melakukan tindakan negatif, termasuk penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, maupun korupsi. Penegasan ini menunjukkan bahwa perdebatan soal penyadapan kini berada di persimpangan antara persoalan hukum, keamanan negara, dan dinamika politik dalam negeri. Baca juga: Wamen HAM Dukung Percepatan RUU Penyadapan. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *