Penyadapan presiden menjadi sorotan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Arief Hidayat. Ia menilai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bisa mengarah ke tindak pidana makar apabila mengancam kedaulatan negara.
Penyadapan Presiden dan Dugaan Makar
Kalau saya melihatnya perlu diperdalam dan diteliti lagi oleh aparat penegak hukum, apakah sudah mengarah ke perbuatan makar. Itu yang penting, kata Arief saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, Jawa Timur, Sabtu sore.
Menurut Arief, pengusutan kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Ia menilai dugaan penyadapan dapat mengarah pada tindak pidana makar apabila melibatkan pihak asing dan hasilnya digunakan untuk mengancam kedaulatan negara. Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo untuk apa dan apabila ada pihak asing yang terlibat maka itu sangat bahaya sekali karena dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga tindakan itu masuk dalam kategori tindak pidana makar, tuturnya.
Namun, apabila penyadapan terhadap tokoh organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa yang bersikap kritis dilatarbelakangi persaingan atau perebutan kekuasaan antarkekuatan politik dalam negeri, Arief menilai tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Arief yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu mengaku tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan, karena merasa tidak melakukan tindakan negatif, termasuk penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, maupun korupsi. Penegasan ini menunjukkan bahwa perdebatan soal penyadapan kini berada di persimpangan antara persoalan hukum, keamanan negara, dan dinamika politik dalam negeri. Baca juga: Wamen HAM Dukung Percepatan RUU Penyadapan.
Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi
Apa poin penting dari berita ini?
- Mantan Ketua MK Arief Hidayat menyoroti kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Arief menilai kasus itu bisa mengarah ke makar bila mengancam kedaulatan negara.
- Keterlibatan pihak asing menjadi penanda penting dalam penilaian makar tersebut.
- Bila motifnya perebutan kekuasaan dalam negeri, Arief menilai itu penyalahgunaan wewenang.
- Arief meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara menyeluruh.



Komisi III DPR Harap Tim Khusus Kapolri Temukan Dalang Penyadapan Prabowo – Aceh Sahoe!
November 8, 2026[…] Pembentukan tim khusus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh pejabat tinggi kepolisian sebelumnya. Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri akan terus memantau perkembangan pengusutan ini, dan publik menanti hasil kerja tim khusus yang dipimpin Kabareskrim tersebut. Baca juga: Eks Ketua MK: Penyadapan Presiden Bisa Makar. […]