Sunday, 22 November 2026
Nanggroe

Guru Besar USK: Sengketa Bendera Aceh Selesai Lewat Hukum

Guru Besar Fakultas Hukum USK Muhammad Adli Abdullah berbicara tentang penyelesaian sengketa bendera Aceh

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Adli Abdullah, menegaskan bahwa persoalan bendera Bulan Bintang di Provinsi Aceh harus segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat awam yang menjadi korban jiwa akibat ketidakpastian status regulasi tersebut.

Menurut Adli, secara hukum, bendera Aceh sebenarnya sudah sah dikibarkan karena Qanun yang mengaturnya masih tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Namun, implementasinya terhambat oleh persoalan politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

“Yang jadi masalah adalah persoalan politik. Kalau masalah politik itu urusan Gubernur Muzakir Manaf, DPRA, dan Pemerintah Pusat. Bernegosiasilah supaya jangan sampai terjadi korban anak-anak,” ujar Prof. Adli Abdullah kepada Media Indonesia, Sabtu (7/11/2026).

Bendera Aceh dan Dua Peluang Penyelesaian Hukum

Adli menekankan bahwa jika pemerintah menganggap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh melanggar peraturan yang lebih tinggi, seperti PP Nomor 77 Tahun 2007, maka langkah yang diambil haruslah prosedur hukum, bukan pembiaran yang memicu konflik di lapangan.

Ia menjelaskan ada dua peluang hukum yang bisa ditempuh saat ini. Pertama, pemerintah dapat menempuh jalur pengujian peraturan perundang-undangan untuk memastikan status Qanun tersebut. Kedua, pemerintah dapat melakukan dialog dan negosiasi politik yang diformalkan dalam kesepakatan hukum yang jelas.

Pernyataan Adli ini disampaikan setelah insiden penembakan di Tiro, Pidie, yang menewaskan sejumlah warga dan memicu perhatian nasional. Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa insiden penembakan Tiro akan diusut, dan Pangdam Iskandar Muda juga menegaskan investigasi atas peristiwa bentrokan di Pidie.

Bagi Aceh, penyelesaian sengketa bendera Aceh secara hukum menjadi penting agar tidak ada lagi korban di lapangan. Kepastian hukum atas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberi kejelasan bagi masyarakat tentang status bendera Bulan Bintang. Baca juga kabar Aceh lainnya di acehsahoe.com.

Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak

Apa poin penting dari berita ini?

  • Guru Besar USK Muhammad Adli Abdullah menegaskan sengketa bendera Aceh harus diselesaikan lewat mekanisme hukum yang jelas.
  • Menurut Adli, bendera Bulan Bintang sudah sah karena Qanunnya masih tercatat dalam JDIHN.
  • Hambatan implementasinya adalah persoalan politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
  • Adli meminta Gubernur Muzakir Manaf, DPRA, dan Pemerintah Pusat bernegosiasi agar tidak ada lagi korban.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

1 Comment

  1. Normalisasi Sungai Aceh Dipercepat Menteri PU – Aceh Sahoe!

    November 8, 2026

    […] Upaya ini juga menjadi bentuk mitigasi menghadapi musim hujan yang masih berlangsung. Normalisasi sungai Aceh di lima daerah tersebut diharapkan selesai secara bertahap, sehingga risiko banjir susulan dapat ditekan dan aktivitas warga yang sempat terganggu bisa kembali normal. Baca juga: Guru Besar USK: Sengketa Bendera Aceh Selesai Lewat Hukum. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *