Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, mendorong Pelabuhan Sabang di Aceh ditetapkan sebagai pusat alih muat atau transshipment hub logistik regional. Dorongan itu disampaikan dalam forum grup diskusi bersama media di Kota Sabang, Aceh, pada Kamis, 5 November 2026.
Menurut Iskandar, yang paling dibutuhkan saat ini adalah kebijakan nasional yang menetapkan pelabuhan tersebut sebagai pusat alih muat. Dengan status itu, Sabang diharapkan mampu memaksimalkan potensi perdagangan dan logistik di wilayah perbatasan, tempat barang dari luar negeri bisa masuk, diolah, lalu didistribusikan ke berbagai wilayah lain.
Transshipment Hub Sabang Dirancang Sejak 2000-an
Di Pelabuhan Sabang telah dibangun Container Terminal 3 (CT3) seluas sekitar 12 hektare. Sejak awal 2000-an, terminal ini memang dirancang untuk menjadi transshipment hub, dengan bayangan kapal-kapal yang melintas di perairan sekitar dapat memanfaatkan pelabuhan itu sebagai hub sebelum didistribusikan ke pelabuhan lain.
Namun setelah belasan tahun dibangun, fungsi itu belum juga berjalan. Iskandar mengakui pusat logistik tersebut belum terwujud hingga sekarang, dan BPKS masih mengusulkan kepada pemerintah agar pelabuhan yang sudah memiliki fasilitas memadai itu mendapat kejelasan arah pemanfaatan melalui agenda nasional.
Sebelumnya, Sabang diproyeksikan sebagai zona perdagangan bebas dengan aktivitas barang masuk dan keluar sebagai pemasukan dan pengeluaran. Padahal, dalam sudut pandang ekonomi, aktivitas itu mengarah pada ekspor dan impor barang.
Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak
India Lima Kali Sampaikan Minat
Meski kebutuhan investasi untuk mengembangkan CT3 sebagai pusat alih muat belum dikaji ulang, Iskandar mengungkapkan India telah lima kali menyampaikan minat bekerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Sabang sejak 2018. Bahkan pada 2001, konsultan asal India pernah melakukan studi untuk menghitung kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan itu sebagai pusat alih muat regional yang mendukung perdagangan India.
Studi tersebut rampung pada 2003 dan memperkirakan kebutuhan investasi mencapai 104 juta dolar Amerika Serikat. India juga menawarkan skema pembiayaan dengan porsi investasi pemerintah India sebesar 80 hingga 85 persen, sedangkan Indonesia diharapkan menanggung 15 hingga 20 persen.
Di samping itu, BPKS melihat potensi Pelabuhan Sabang dikembangkan sebagai pangkalan logistik bagi kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah South Andaman. Pengembangan fungsi itu dinilai tidak membutuhkan investasi terlalu besar karena sebagian fasilitas pendukung sudah tersedia, antara lain area terbuka dan gudang seluas sekitar 10.000 meter persegi, sementara Sabang saat ini sudah memiliki gudang seluas sekitar 4.000 meter persegi.
Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menilai pendanaan Sabang bisa melibatkan Danantara sebagai investor potensial. Ia juga menilai Sabang punya potensi kuat di sektor agrikultur, sehingga hilirisasi dan nilai tambah produk pertanian Aceh bisa ikut terdorong oleh tren nasional. Baca juga kabar Aceh lainnya, Wagub Aceh Harap Yusril Berkontribusi Revisi UUPA.
Apa poin penting dari berita ini?
- BPKS mendorong Pelabuhan Sabang ditetapkan sebagai transshipment hub logistik regional.
- Yang paling dibutuhkan adalah kebijakan nasional yang menetapkan pelabuhan itu sebagai pusat alih muat.
- Container Terminal 3 seluas 12 hektare sudah dirancang sebagai transshipment hub sejak awal 2000-an, tetapi fungsinya belum berjalan.
- India telah lima kali menyampaikan minat bekerja sama sejak 2018, dengan perkiraan investasi 104 juta dolar Amerika Serikat.
- Sabang juga berpotensi menjadi pangkalan logistik migas untuk wilayah South Andaman.


