Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan keterhubungan data antarinstansi membuat layanan publik menjadi lebih efisien. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Meutya menjelaskan bahwa tugas menghubungkan data antarinstansi dijalankan dengan prinsip tata kelola data yang efisien dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang optimal. Tujuannya adalah mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat, sehingga beban waktu dan tenaga mereka dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.
Interoperabilitas atau kemampuan sistem untuk saling bertukar data menjadi prasyarat utama dalam penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dalam membangun keterhubungan antarsistem, Meutya mengingatkan bahwa interoperabilitas tidak lantas mengharuskan pemusatan basis data ataupun pengalihan kewenangan pengelolaannya.
Ekosistem Satu Data Indonesia tetap menjunjung prinsip data remains at source, yakni data tetap dikelola dari instansi asalnya. Dengan prinsip tersebut, setiap instansi tetap bertanggung jawab atas kualitas, pemutakhiran, dan validitas data yang dikelolanya, sementara sistem yang terhubung memungkinkan data itu dipakai bersama secara aman dan terkendali.
Dari aspek teknis, Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur bernama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Sistem pertukaran data antarkementerian dan lembaga ini ditopang oleh kesiapan Pusat Data Nasional serta Jaringan Intra Pemerintah, yang menjadi fondasi infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Satu Data secara konsisten.
Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa pertukaran data tetap harus mematuhi standar yang baku, di antaranya kesamaan definisi, pengaturan metadata, kode referensi yang seragam, hingga pengamanan pengendalian akses dan keterlusuran data. Standar-standar itu penting agar data yang dipertukarkan tidak menimbulkan kesalahan tafsir antarinstansi.
Meutya menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh upaya integrasi sistem ini bukanlah berpusat pada kecanggihan teknologi semata, melainkan pada pelayanan warga. Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, dan ia mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia.
Dengan data yang terhubung dan tertata, layanan publik diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan sederhana. Masyarakat tidak lagi perlu membawa dokumen yang sama ke berbagai instansi, karena data mereka sudah dapat diverifikasi melalui sistem yang terintegrasi, selama tetap dalam koridor keamanan dan tata kelola yang telah ditetapkan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Kemkomdigi memastikan keterhubungan data antarinstansi membuat layanan publik lebih efisien, seperti disampaikan Menkomdigi Meutya Hafid pada Kamis, 5 November 2026.
- Interoperabilitas menjadi prasyarat utama penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia, tanpa harus memusatkan basis data.
- Prinsip data remains at source menjaga setiap instansi tetap bertanggung jawab atas kualitas dan validitas datanya.
- Kemkomdigi menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ditopang Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah.


