Sunday, 22 November 2026
Lingkungan

WALHI Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi terkait Karhutla

Lahan yang terbakar dan asap kebakaran hutan dan lahan yang sedang diinvestigasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk secara transparan membuka data 335 perusahaan yang saat ini sedang diinvestigasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan itu disampaikan pada Rabu, 4 November 2026, dengan alasan keterbukaan informasi penting agar proses investigasi berjalan akuntabel, transparan, dan dapat diawasi publik.

Desakan ini muncul menyusul pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, tentang dugaan adanya pihak yang sengaja membakar lahan untuk merusak citra pemerintah. WALHI menilai informasi intelijen yang belum terverifikasi itu perlu disikapi hati-hati, karena tidak boleh mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan karhutla, terutama di wilayah konsesi perusahaan.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menegaskan pemerintah harus mengedepankan fakta dan bukti lapangan dalam mengungkap penyebab karhutla, bukan membangun dugaan atau narasi yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab korporasi. Menurutnya, publik berhak mengetahui perusahaan mana saja yang sedang diperiksa, di mana lokasi kebakarannya, berapa luas area yang terbakar, serta bagaimana perkembangan penanganan terhadap masing-masing perusahaan.

“Kalau KLH/BPLH menyatakan sedang menginvestigasi kebakaran di area konsesi 335 perusahaan, maka publik berhak mengetahui perusahaan mana saja yang sedang diperiksa, di mana lokasi kebakarannya, berapa luas area yang terbakar, serta bagaimana perkembangan penanganan terhadap masing-masing perusahaan. Jangan sampai angka 335 perusahaan hanya menjadi pernyataan di ruang publik tanpa kejelasan tindak lanjut dan pertanggungjawaban,” demikian penekanan WALHI.

WALHI Kalimantan Selatan mengingatkan bahwa mandat utama KLH/BPLH adalah memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan semestinya, termasuk mengawasi dan menegakkan hukum atas setiap pelanggaran lingkungan. Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup harus memprioritaskan langkah konkret: mengungkap penyebab kebakaran, mengidentifikasi penanggung jawab, serta memastikan pertanggungjawaban hukum.

KLH/BPLH juga diminta tidak terlalu lama berkutat pada proses investigasi administratif. Instrumen hukum lingkungan hidup harus digunakan secara progresif untuk mempercepat penanganan kasus karhutla, baik lewat penegakan sanksi administratif, gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan dan ganti kerugian, maupun proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana. Pemerintah perlu mengoptimalkan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

Apa poin penting dari berita ini?

  • WALHI Kalimantan Selatan mendesak KLH/BPLH membuka data 335 perusahaan yang sedang diinvestigasi terkait karhutla.
  • Desakan ini disampaikan Rabu, 4 November 2026, agar investigasi berjalan akuntabel, transparan, dan dapat diawasi publik.
  • WALHI menilai dugaan pembakaran sengaja untuk merusak citra pemerintah tidak boleh mengalihkan perhatian dari lemahnya penegakan hukum karhutla di konsesi perusahaan.
  • Publik berhak tahu perusahaan mana saja yang diperiksa, lokasi dan luas kebakaran, serta perkembangan penanganannya.
  • WALHI meminta penegakan hukum progresif lewat sanksi administratif, gugatan perdata, hingga proses pidana, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *