Sebuah klaim yang beredar di media sosial pada Oktober menyebut Wales telah menjadi negara pertama di dunia di mana politisi bisa kehilangan jabatannya karena berbohong kepada publik. Pemeriksa fakta Snopes menelusuri klaim tersebut dan menemukan bahwa ceritanya merupakan campuran unsur benar, salah, dan belum dapat dipastikan.
Klaim itu beredar antara lain di Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Salah satu unggahan menyebut Parlemen Wales telah memperkuat standar, mewajibkan anggotanya menghindari pernyataan yang sengaja menyesatkan dan mengoreksi ketidakakuratan faktual, serta bergerak maju dengan langkah-langkah yang menyasar kandidat pemilu yang sengaja membuat klaim palsu.
Bagian yang benar dari klaim tersebut adalah adanya undang-undang yang disahkan Parlemen Wales, yang dikenal sebagai Senedd, pada Maret 2026. Undang-undang itu menugaskan para menteri untuk membuat pelanggaran pidana atas pernyataan fakta yang palsu atau menyesatkan yang dibuat sebelum atau selama pemilu dengan tujuan memengaruhi terpilihnya seorang kandidat.
Undang-undang yang sama juga memperkenalkan sistem recall, yakni mekanisme di mana pemilih dapat memutuskan apakah seorang anggota Senedd dipertahankan atau dicopot dari jabatannya. Recall tersebut dapat dipicu antara lain bila seorang anggota dihukum di Britania Raya atas suatu pelanggaran, dengan pedoman yang akan ditulis setelah undang-undang disahkan.
Namun bagian penting dari klaim itu belum terjadi. Hingga Snopes menulis pemeriksaannya, para anggota Senedd belum membuat pelanggaran pidana atas kebohongan yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut. Artinya, mekanisme recall atas dasar kebohongan belum dapat dijalankan, dan jadwal pembuatan pelanggaran pidana itu pun belum jelas.
Selain itu, undang-undang tersebut hanya berlaku sebelum dan selama pemilu. Artinya, aturan itu pun nantinya hanya akan membuat berbohong menjadi ilegal pada waktu-waktu tertentu, bukan setiap saat. Klaim bahwa politisi sudah bisa langsung kehilangan jabatan karena berbohong pun menjadi berlebihan.
Snopes menyimpulkan bahwa memang benar para anggota parlemen Wales telah memilih untuk membuat berbohong menjadi ilegal dalam keadaan tertentu di masa depan. Namun Wales belum menjadi negara di mana seorang politisi benar-benar bisa kehilangan jabatannya karena berbohong kepada pemilih, karena perangkat hukum yang diperlukan belum selesai dibuat.
Kasus ini menjadi contoh mengapa klaim viral perlu dibaca sampai tuntas. Satu undang-undang yang sudah disahkan tidak sama dengan aturan yang sudah bisa diterapkan, dan perbedaan antara keduanya menentukan apakah sebuah klaim bisa disebut benar atau masih terlalu dini.
Apa poin penting dari berita ini?
- Klaim viral menyebut Wales sebagai negara pertama di mana politisi bisa kehilangan jabatan karena berbohong.
- Snopes menilai klaim itu campuran benar, salah, dan belum dapat dipastikan.
- Parlemen Wales memang mengesahkan undang-undang pada Maret 2026 yang menugaskan pembuatan pelanggaran pidana atas pernyataan palsu sebelum atau selama pemilu.
- Namun hingga pemeriksaan ditulis, pelanggaran pidana tersebut belum dibuat, sehingga mekanisme recall belum bisa dijalankan.
- Wales belum menjadi negara di mana politisi benar-benar bisa kehilangan jabatan karena berbohong kepada pemilih.
