Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik terkait aspirasi masyarakat tentang usulan hak angket ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut PDI Perjuangan merespons positif usulan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Komunikasi antarpartai dilakukan PKS untuk menjajaki dukungan terhadap usulan hak angket yang beredar di tengah masyarakat.
Mengapa usulan hak angket ini muncul? Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan. Usulan ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang mempertanyakan persoalan ijazah, sehingga PKS membuka komunikasi politik untuk membahasnya.
Bagaimana prosesnya berjalan? Usulan hak angket tidak bisa berjalan sendiri; ia membutuhkan dukungan politik di DPR. Karena itu, PKS berkomunikasi dengan partai-partai lain, termasuk PDIP, untuk melihat sikap dan kemungkinan dukungan sebelum usulan itu melangkah lebih jauh.
Respons positif yang disebut PKS dari PDIP menjadi perkembangan politik yang diperhatikan, tetapi belum berarti usulan itu sudah resmi bergulir. Sikap resmi fraksi dan proses di DPR-lah yang akan menentukan apakah usulan hak angket benar-benar diajukan dan disetujui.
Ke depan, publik menantikan kejelasan sikap partai-partai di DPR. Setiap langkah dalam proses hak angket perlu berjalan sesuai aturan dan mengedepankan fakta, agar persoalan ini diselesaikan secara konstitusional dan tidak berlarut menjadi polemik.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sekjen DPP PKS M Kholid telah berkomunikasi dengan sejumlah partai soal usulan hak angket.
- PKS menyebut PDIP merespons positif usulan hak angket ijazah Wapres Gibran.
- Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan.
- Usulan membutuhkan dukungan politik di DPR sebelum resmi bergulir.
- Sikap resmi fraksi akan menentukan langkah selanjutnya.
