Sunday, 22 November 2026
Politik

Komisi V DPR Desak Hunian Berimbang Dipenuhi

Deretan perumahan subsidi yang menjadi contoh kewajiban hunian berimbang bagi pengembang perumahan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengembang perumahan agar memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang. Permintaan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, dan ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Deretan perumahan subsidi yang menjadi contoh kewajiban hunian berimbang bagi pengembang perumahan
Foto ilustrasi: ANTARA

Menurut Ridwan, kebijakan tersebut harus diwujudkan secara nyata sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan.

“Karena itu, kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Ridwan.

Ridwan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan setiap badan hukum yang membangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.

Apa Itu Hunian Berimbang?

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Ridwan, menegaskan pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana. Komposisi itu menjadi patokan agar perumahan besar tidak hanya dihuni kalangan atas.

Ridwan menilai kewajiban tersebut semakin penting mengingat backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga terbatas, sehingga peran pengembang menjadi sangat menentukan.

Seperti diketahui, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai salah satu strategi memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni. Kebijakan ini menjadi salah satu cara negara menutup kesenjangan hunian.

Desakan Komisi V DPR ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa penegakan kewajiban hunian berimbang, rumah subsidi dan rumah sederhana berisiko tersisih dari proyek-proyek perumahan besar.

Dengan backlog yang masih tinggi dan anggaran yang terbatas, Komisi V DPR berharap pengembang menjalankan kewajibannya secara konsisten. Hunian berimbang yang benar-benar diterapkan akan membuka jalan bagi jutaan keluarga untuk memiliki rumah yang layak.

Baca juga: Elite Gerindra Temui Prabowo di Hambalang

Baca juga: Elite Gerindra Temui Prabowo di Hambalang

Apa poin penting dari berita ini?

  • Komisi V DPR meminta pengembang perumahan memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang.
  • UU Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan badan hukum yang membangun perumahan menerapkan konsep hunian berimbang.
  • Pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, dua menengah, dan tiga sederhana.
  • Backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga, sementara anggaran Program 3 Juta Rumah terbatas.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *