
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak pengembang perumahan memenuhi kewajiban hunian berimbang demi akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ridwan menegaskan bahwa kebijakan hunian berimbang bukan sekadar formalitas administratif bagi pengembang. “Kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mewajibkan setiap badan hukum pembangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Khusus untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut Ridwan, menegaskan bahwa pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi tertentu. Aturannya adalah satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.
Apa Itu Hunian Berimbang yang Didesak DPR?
Desakan ini semakin mendesak mengingat angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Di sisi lain, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga sangat terbatas.
Kementerian PKP sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai strategi memperluas akses MBR terhadap rumah layak huni. Pada pembangunan perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi hunian berimbang 1:2:3 yang dibangun dalam satu hamparan.
Selain penguatan kebijakan hunian berimbang, Kementerian PKP juga mendorong penyempurnaan berbagai regulasi pendukung. Beberapa di antaranya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.
Ridwan menilai, tanpa penegakan kewajiban ini, rumah layak akan semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah, sementara pengembang terus membangun hunian kelas atas.
Kebijakan hunian berimbang pada dasarnya mengikat setiap pembangunan perumahan berskala besar agar tidak hanya melayani segmen menengah ke atas, tetapi juga menyediakan rumah sederhana yang terjangkau di lokasi yang sama.
Dengan komposisi 1:2:3, setiap satu rumah mewah yang dibangun harus diimbangi minimal dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana, sehingga kawasan perumahan baru tidak menjadi kawasan eksklusif yang tertutup bagi warga berpenghasilan rendah.
Baca juga: Tiga Wakil Presiden, Usulan Ketua DPD RI
Baca juga: Tiga Wakil Presiden, Usulan Ketua DPD RI
Apa poin penting dari berita ini?
- Ridwan Bae mendesak pengembang mewujudkan hunian berimbang demi akses rumah layak bagi MBR.
- UU Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan hunian berimbang, dengan komposisi 1:2:3 untuk pembangunan di atas 3.000 unit.
- Backlog rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta rumah tangga.

