Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan agar pemilihan wapres diundur dari jadwal semula. Ia menilai rapat paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka sebaiknya tidak dipaksakan pada 9 Desember 2026.
Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto kini telah melewati tenggat waktu pengiriman dua nama cawapres 14 hari sebelum 9 Desember yang mestinya jatuh pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut Mahfud, perhitungan tenggat 25 November oleh MPR untuk Presiden menyerahkan nama adalah keliru. Sebab, 14 hari mestinya dihitung sebagai hari kerja, bukan 14 hari kalender.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud dalam unggahan akun Instagram, Jumat, 20 November 2026.
Dia menerangkan ketentuan 14 hari kerja telah diatur dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang menjelaskan maksud hari dalam dua aturan tersebut adalah hari kerja. “Hari adalah hari kerja,” demikian tertulis pada Pasal 1 nomor 22 Tatib MPR.
Mahfud menilai, memaksa pelaksanaan Paripurna pada 9 Desember berkonsekuensi tidak sah. Sehingga, dia menyarankan agar waktunya diundur 14 hari kerja terhitung sejak Presiden menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.
“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja,” kata dia.
Usulan penundaan ini menggeser jadwal pemilihan wapres, tetapi menjaga prosesnya tetap berada dalam koridor ketentuan hukum. Perdebatan soal hitungan hari kerja dan hari kalender kini menjadi sorotan dalam proses pergantian wakil presiden.
Mengapa Pemilihan Wapres Diundur Menurut Mahfud?
Baca juga: Bursa Cawapres: Pimpinan DPD Masuk Radar
Baca juga: Bursa Cawapres: Pimpinan DPD Masuk Radar
Apa poin penting dari berita ini?
- Mahfud MD menyarankan rapat paripurna MPR untuk pemilihan wapres baru diundur dari jadwal 9 Desember 2026.
- Presiden telah melewati tenggat pengiriman dua nama cawapres 14 hari sebelum 9 Desember yang mestinya jatuh pada Kamis, 19 November 2026.
- Mahfud menilai 14 hari mestinya dihitung sebagai hari kerja sesuai UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, bukan hari kalender.
- Jika Presiden menyerahkan nama pada 20 November 2026, sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026, dihitung 14 hari kerja.

