
Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B nasional telah mencapai 87,98 persen. Angka tersebut melampaui target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan. Capaian itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.
Angka tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Selain itu, 47 kabupaten/kota sudah dalam proses berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal, dua kabupaten/kota memproses berita acara kesepakatan dengan tiga Direktorat Jenderal, dan 11 kabupaten/kota memproses berita acara kesepakatan di daerah.
LP2B Nasional dan Tiga Provinsi Tertinggal
Meski secara nasional penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tidak menampik masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87 persen. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24 persen, Provinsi Banten 84,73 persen, dan Provinsi Papua 78,02 persen.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.
Dari segi aturan penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.
Menko Pangan, M. Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98 persen. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu peta,” ujar Zulkifli Hasan. Berita nasional lain dapat dibaca pada artikel 717 Ribu Tiket KA Nataru Sudah Terjual.
Baca juga: Tes DNA Korban Pabrik Cikande Dimulai
Apa poin penting dari berita ini?
- Realisasi penetapan LP2B nasional mencapai 87,98 persen per 10 November 2026.
- Capaian LP2B nasional melampaui target minimal 87 persen dengan surplus 0,98 persen.
- Tiga provinsi masih di bawah ketentuan minimal, yakni Riau 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
- PP Nomor 34 Tahun 2026 memungkinkan revisi RTRW parsial untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

