Komisi VIII DPR akan mengkaji revisi UU Perlindungan Anak setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti maraknya kasus perundungan anak di Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan pihaknya memahami keresahan Dasco dan menilai revisi UU Perlindungan Anak memang diperlukan.
“Iya. Pertama, keresahan beliau, keresahan kita semua ya. Dan bahkan perundungan terhadap anak-anak ini sudah tidak mengenal tempat. Ada yang verbal, ada verbal medsos, tapi ada juga perundungan langsung secara fisik. Dan semuanya itu kadang-kadang tidak melihat usia,” kata Marwan.
Dia menegaskan perundungan tidak bisa ditoleransi. Ia juga menyebut sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk membendung perundungan, tapi menurutnya masih kurang tegas dan belum mampu mencegah sikap-sikap perundungan terhadap anak-anak.
“Nah, tapi kelihatan undang-undang ini tidak bisa membendung sikap-sikap perundungan terhadap anak-anak ini. Nah, karena itu memang dibutuhkan efek jera supaya bisa mencegah. Nah, maka karena itu bisa kita tangkap keresahan itu butuh sesuatu ketegasan,” ujarnya.
Karena itu, Marwan setuju dengan Dasco bahwa dibutuhkan revisi UU Perlindungan Anak. Menurutnya, butuh pencegahan yang kuat dan penindakan yang tegas terkait perundungan, termasuk pasal-pasal yang lebih tegas soal pencegahan.
Revisi UU Perlindungan Anak dan naskah akademik
Marwan memastikan Komisi VIII DPR akan segera menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak. Ia meminta waktu agar pihaknya bisa memetakan bagian mana pada undang-undang yang harus disempurnakan.
“Ya saya kira kita susun dulu naskah akademik. Sehingga kita tahu titik-titik mana saja kelemahan undang-undang, kemudian poin-poin apa saja yang kita cantumkan sebagai pasal yang kita anggap dapat, satu, mencegah, yang kedua penindakan,” kata Marwan.
Lebih lanjut, Marwan juga mengusulkan, selama proses pengkajian revisi UU Perlindungan Anak, perlu untuk memaksimalkan aturan yang sudah ada. Dia meminta ada tindakan tegas atas segala bentuk perundungan, baik yang lahir dari dendam, olok-olok, maupun persaingan.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Dia berjanji mendorong revisi UU Perlindungan Anak segera diproses. Dalam kegiatan ADK Movement bertema “Bersama Melawan Kekerasan Anak”, Dasco menegaskan tema itu harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk, karena tema ini menguji keberanian negara hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong.
Baca juga: PKB Hormati Megawati di Luar Pemerintahan
Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi
Apa poin penting dari berita ini?
- Komisi VIII DPR akan mengkaji revisi UU Perlindungan Anak setelah keresahan Dasco soal perundungan.
- Marwan Dasopang menilai UU Perlindungan Anak yang ada masih kurang tegas membendung perundungan.
- Komisi VIII DPR akan menyusun naskah akademik untuk memetakan kelemahan undang-undang.
- Selama revisi dikaji, aturan yang sudah ada diminta dimaksimalkan untuk melindungi anak.


