Saturday, 21 November 2026
Daerah

Misbakhun Usul Bundling Aset Obligasi Daerah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan skema bundling aset untuk mitigasi risiko obligasi daerah dalam sarasehan MPR

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan risiko gagal bayar terkait status aset pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya,” ujar Misbakhun dalam sarasehan MPR, Jumat (20/11/2026).

Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan atau bundling aset antara fasilitas layanan publik seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi juga perlu membuka ruang agar Bank Indonesia (BI) dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder.

Dari sisi otoritas moneter, Gubernur BI Destry Damayanti menyarankan pemerintah daerah mengutamakan penerbitan project bonds ketimbang general bonds. Skema berbasis proyek yang memiliki arus kas komersial dinilai lebih aman untuk membayar kewajiban obligasi.

Bagaimana Skema Bundling Aset Obligasi Daerah?

“Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah,” jelas Destry.

Selain disiplin fiskal, aturan juga perlu memuat batas utang daerah maksimal 75 persen dari pendapatan daerah, debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta pelibatan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.

“Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ,” pungkas Misbakhun.

Sarasehan MPR ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan kerangka regulasi obligasi daerah yang aman. Dengan skema bundling aset, project bonds, dan batas utang yang jelas, pemerintah daerah diharapkan bisa membiayai pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan.

Baca juga: Sleman Investasi Pendidikan Putus Kemiskinan

Baca juga: Belitung Jadi Contoh Pariwisata Pascatambang

Apa poin penting dari berita ini?

  • Aset pemda tidak dapat disita atau dipailitkan lewat PKPU, sehingga risiko gagal bayar obligasi daerah perlu dimitigasi.
  • Misbakhun mengusulkan bundling aset layanan publik seperti rumah sakit dengan aset komersial daerah.
  • Gubernur BI Destry Damayanti menyarankan project bonds dengan arus kas komersial yang jelas untuk membayar kewajiban obligasi.
  • Aturan perlu memuat batas utang daerah maksimal 75 persen pendapatan daerah dan DSCR minimal 2,5.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *