Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang sebesar Rp70 Miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Respons itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).
Budi menyatakan KPK saat ini masih berfokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pokok perkara yang dimaksud adalah dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
Selain itu, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya uang dalam jumlah besar yang ditemukan penyidik saat operasi tangkap tangan (OTT).
“Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” kata Budi.
Apa Respons KPK soal Klaim Rp70 Miliar?
Budi mengatakan KPK mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Menurut dia, setiap laporan akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis, serta bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK.
“Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi jawaban KPK atas klaim Fahd Arafiq, tanpa memastikan kebenaran angka Rp70 Miliar tersebut.
Sementara itu, Gus Ipul membantah pernyataan Fahd Arafiq tersebut. Bantahan itu menambah sorotan terhadap klaim dana Muktamar NU, yang kini berada di tengah penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Perkara ini bermula dari dugaan suap pengurusan HGB di Kantah Kabupaten Bogor, yang kemudian berkembang ke dugaan gratifikasi dan setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan. KPK menyatakan akan terus mendalami substansi perkara, termasuk laporan-laporan baru yang masuk dari masyarakat.
Baca juga: PKB Demokrat PKS Soroti Posisi PSI
Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK merespons klaim Fahd Arafiq yang mengaku memberi Rp70 Miliar untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
- Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK tetap fokus pada substansi perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
- Pokok perkara itu adalah dugaan suap pengurusan HGB di Kantah Kabupaten Bogor.
- KPK juga mendalami dugaan gratifikasi dan setoran rutin dari sejumlah kantah dan kanwil yang ditemukan saat OTT.
- Gus Ipul membantah pernyataan Fahd Arafiq tersebut.


