Friday, 20 November 2026
Nanggroe

Banjir di Aceh, DPR Desak Penanganan Cepat

Ketua Komisi V DPR Lasarus saat berbicara kepada wartawan tentang penanganan banjir di Aceh

Banjir di Aceh kembali melanda sejumlah wilayah, dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah mempercepat penanganannya. Desakan itu disampaikan Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026), karena pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Kami minta supaya penanganan tuh cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang,” kata Lasarus. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap percepatan penanganan pascabencana, terlebih bencana baru kembali terjadi saat pemulihan bencana sebelumnya belum tuntas.

“Kita mendoronglah supaya perhatian pemerintah lebih serius gitu loh terhadap penanganan pascabencana ini mengingat penanganan pascabencana yang lalu aja belum selesai kan sampai sekarang. Ini udah timbul lagi bencana baru gitu,” ujarnya.

Banjir saat ini masih merendam sejumlah desa di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan, dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir di Aceh Singkil sudah terjadi sejak Jumat (13/11/2026) setelah kawasan itu diguyur hujan lebat, lalu meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.

“Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut,” kata Kepala BPBA Bahron Bakti dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Mengapa Penanganan Banjir di Aceh Perlu Dipercepat?

Salah satu persoalan yang disoroti Lasarus adalah keterbatasan anggaran penanganan bencana. Ia menyebut anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan, sementara penanganan bencana selama ini masih menggunakan anggaran reguler kementerian tersebut. Bahkan, ada kegiatan dari anggaran tahun lalu yang belum selesai proses lelangnya sampai sekarang.

“Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih ngambil dari dana regulernya PU. Nah ini dari sini aja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang gitu menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini,” paparnya.

Karena itu, Lasarus meminta pemerintah menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan bencana baru, agar kebutuhan penanganan tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU. “Untuk mengantisipasi yang baru ini hendaknya ada pos khusus gitu yang disiapkan oleh pemerintah yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU,” jelasnya.

Ia juga meminta tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk pemerintah memastikan kegiatan di lapangan benar-benar berjalan, dan bila anggaran kurang maka ditambah. Selain itu, Lasarus meminta BMKG terus menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat, karena peringatan dini sangat penting untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa.

“Lebih kepada kita tetap minta kepada BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kondisi cuaca dalam rangka mengurangi sedini mungkinlah peringatan dini dalam rangka kita berupaya mengurangi korban jiwa dari terjadinya bencana alam ini,” tuturnya.

Sebagai konteks, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera sempat terjadi pada November 2025 dan menelan sejumlah korban jiwa. Kini banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh. Komisi VIII DPR juga dijadwalkan memanggil Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pekan depan untuk membahas penanganan banjir, khususnya di Aceh dan Sumatera.

Baca juga: Tol Sibanceh Seksi I Berbayar Awal 2027

Apa poin penting dari berita ini?

  • Banjir di Aceh kembali melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Selatan, dengan ribuan warga terdampak.
  • Di Kecamatan Singkil, 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut per Kamis (19/11/2026), menurut BPBA.
  • Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak pemerintah mempercepat penanganan dan menyelesaikan pekerjaan pemulihan bencana sebelumnya yang belum tuntas.
  • Lasarus meminta pemerintah menyiapkan pos anggaran khusus bencana, karena dana bencana selama ini masih diambil dari anggaran reguler Kementerian PU.
  • BMKG diminta terus menyampaikan informasi cuaca dan peringatan dini untuk mengurangi risiko korban jiwa.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *