Thursday, 19 November 2026
Nasional

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR Hari Ini

Suasana rapat paripurna DPR RI di gedung parlemen Jakarta

RUU Perampasan Aset akan disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sekretariat Jenderal DPR telah merilis jadwal pengesahan RUU tersebut. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dijadwalkan menjadi agenda utama paripurna hari ini.

Sehari sebelumnya, pada Rabu, 18 November 2026, RUU Perampasan Aset telah disahkan pada tingkat satu di Komisi III DPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi DPR sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan bulat itu membuka jalan bagi pengesahan hari ini.

RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan menjadi salah satu rancangan undang-undang yang paling lama ditunggu. RUU ini mengatur perampasan aset hasil kejahatan, dan Komisi III DPR menegaskan pemulihan hak korban menjadi prioritas dalam pembahasannya.

RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Mangkrak

Perjalanan RUU Perampasan Aset yang panjang mencerminkan tarik-menarik kepentingan selama hampir dua dekade. RUU ini pertama kali diusulkan bertahun-tahun lalu, tetapi selalu tertahan di berbagai tahap pembahasan.

Dorongan publik untuk mengesahkan RUU ini menguat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan sorotan terhadap kasus-kasus korupsi besar yang aset hasil kejahatannya sulit dirampas negara. Dengan aturan baru ini, negara diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana.

Setelah disahkan di paripurna, RUU Perampasan Aset akan menjadi undang-undang dan masuk tahap implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum kemudian menyiapkan aturan turunan serta kelembagaan yang dibutuhkan, termasuk badan pengelola aset rampasan.

Pengesahan hari ini menjadi penanda berakhirnya penantian 18 tahun. Publik kini menanti bagaimana undang-undang ini bekerja dalam praktik, terutama dalam merampas aset koruptor dan memulihkan hak para korban.

Baca juga: Milad Muhammadiyah ke-114, Momentum Muhasabah

Baca juga: Milad Muhammadiyah ke-114, Momentum Muhasabah

Apa poin penting dari berita ini?

  • RUU Perampasan Aset disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
  • RUU Perampasan Aset telah disahkan tingkat satu di Komisi III DPR pada Rabu, 18 November 2026.
  • Seluruh fraksi DPR menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
  • RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
  • Komisi III DPR menegaskan pemulihan hak korban menjadi prioritas dalam RUU Perampasan Aset.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *