Mahkamah Agung membatalkan suket ijazah Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu diambil setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena tidak didukung ijazah asli dari luar negeri.

Mahkamah Agung resmi mengunggah putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan suket ijazah Gibran tersebut. Putusan yang diminutasi pada Selasa, 10 November 2026, itu membatalkan suket yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa penerbitan suket ijazah Gibran hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen itu dinilai tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

Mahkamah Agung menegaskan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau yang sederajat. Karena itu, penyetaraan satuan pendidikan tanpa didukung ijazah atau diploma hasil tamat belajar dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK itu dijadikan sebagai notoire feiten yang telah mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa, sehingga eksepsi termohon kasasi mengenai kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak harus dikesampingkan.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural serta menjalankan asas ius curia novit. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelanggaran administrasi ini bukan sekadar kepentingan kontestasi, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.

Alasan MA Membatalkan Suket Ijazah Gibran

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi H.M Subhan. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang diketuai oleh Prof. Yulius. Dengan putusan ini, status suket ijazah Gibran secara hukum dinyatakan batal, dan perkara keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden itu kini bergeser ke proses hukum lanjutan yang ditempuh para pihak.

Baca juga: Pasukan Suriah Gerebek Desa di Tartus

Baca juga: Pasukan Suriah Gerebek Desa di Tartus

Apa poin penting dari berita ini?

• Mahkamah Agung membatalkan suket ijazah Gibran Rakabuming Raka melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
• Suket ijazah Gibran dinilai tidak didukung ijazah asli luar negeri, hanya certificate of attendance dan academic records.
• Mahkamah Agung menyatakan penyetaraan tanpa ijazah atau diploma tamat belajar melanggar asas kecermatan formal.
• Mahkamah Agung membatalkan putusan PT TUN Jakarta dan memerintahkan pencabutan suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
• Putusan Mahkamah Agung diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026.