Penegakan etika dan integritas pejabat publik jadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Setiap pejabat yang menerima mandat kekuasaan dituntut menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, serta menjunjung tinggi amanah jabatan.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof Mohammad Hatta saat memberikan Kuliah Kebangsaan di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa itu menjadi momentum untuk membahas pentingnya etika dalam penyelenggaraan negara sekaligus mempersiapkan generasi muda menjadi calon pemimpin masa depan.

Dalam paparannya, Prof Hatta menyoroti dugaan penyadapan terhadap alat komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan seorang pejabat publik di lingkungan lembaga kepresidenan. Menurut dia, dugaan tindakan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut etika jabatan, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Pendidikan Etika Kampus dan Landasan Moral Berbangsa

Ia menegaskan etika dan integritas merupakan prinsip mendasar yang harus melekat pada setiap pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pejabat yang membantu presiden, misalnya, harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai mandat dan ketentuan yang berlaku. Prinsip serupa juga berlaku bagi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah maupun institusi negara lainnya.

Menurut Hatta, loyalitas dalam jabatan harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, menjaga kepercayaan, serta menaati hukum dan aturan kelembagaan. Dengan demikian, hubungan antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan berdasarkan tanggung jawab, bukan semata-mata kepentingan pribadi.

Ia juga mengingatkan Indonesia sebenarnya memiliki landasan moral untuk membangun budaya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan yang ditetapkan pada 9 November 2001 tersebut memuat enam pokok etika, yakni etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.

Khusus etika politik dan pemerintahan, prinsip yang ditekankan adalah terwujudnya pemerintahan bersih, berwibawa, dan transparan. Penyelenggara negara dituntut mengedepankan kejujuran, amanah, sportivitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Sementara itu, etika penegakan hukum menekankan pentingnya kesadaran hukum dan keadilan, etika ekonomi dan bisnis mendorong terciptanya persaingan yang sehat serta menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli, dan etika keilmuan serta lingkungan menempatkan kebenaran ilmiah, tanggung jawab pengembangan teknologi, dan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, Prof Hatta menjelaskan hukum dan etika memiliki fungsi saling melengkapi. Hukum memberikan batas mengenai tindakan yang diperbolehkan, sedangkan etika menjadi pedoman mengenai kepantasan dalam menjalankan kewenangan. Ia juga menguraikan hukum membutuhkan moralitas internal berupa kejelasan dan konsistensi aturan, sementara institusi publik harus beroperasi berdasarkan prinsip keadilan sebagai kejujuran. Integritas menjadi unsur penting dalam menjaga legitimasi lembaga dan proses penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, Hatta menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama mencerminkan tanggung jawab moral, sila kedua penghormatan terhadap martabat manusia, sila ketiga mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, sila keempat mengedepankan musyawarah dan akuntabilitas, sedangkan sila kelima menegaskan pentingnya perilaku adil bagi semua warga negara.

Di hadapan mahasiswa, ia menekankan pendidikan etika harus dimulai sejak bangku perguruan tinggi. Pembinaan sejak dini diperlukan agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan profesional, tetapi juga memahami tanggung jawab moral saat kelak menduduki jabatan publik. Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan atau kewenangan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan landasan etik. Tanpa integritas dan tanggung jawab moral, kewenangan berpotensi disalahgunakan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terganggu.

Karena itu, penguatan pendidikan etika bagi mahasiswa jadi investasi penting bagi masa depan pemerintahan Indonesia. Kehadiran pejabat publik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab diharapkan dapat memperkuat tata kelola institusi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Baca juga: Kemendikdasmen Terbitkan SE Penegakan Tata Tertib TKA

Baca juga: Wantimpres: Pendidikan Etika Sejak Kampus Penting

Apa poin penting dari berita ini?

• Anggota Wantimpres Prof Mohammad Hatta menekankan pendidikan etika sejak kampus dalam Kuliah Kebangsaan di Universitas Negeri Malang, Senin (9/11/2026).
• Etika dan integritas pejabat publik menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
• Indonesia memiliki landasan moral lewat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dengan enam pokok etika.
• Hukum dan etika saling melengkapi: hukum memberi batas tindakan, etika menjadi pedoman kepantasan dalam menjalankan kewenangan.
• Pancasila ditempatkan sebagai sumber nilai etik, dan jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan landasan etik.