Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, meminta DPR segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menyebut DPR memiliki hal konstitusional untuk menyikapi polemik suket SMA Gibran itu.

“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam pengawasan, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ganjar meminta DPR segera menentukan hak konstitusi yang akan diambil terkait polemik suket SMA Gibran. Ganjar menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal polemik ijazah Gibran sudah jelas dan bisa menjadi dasar bagi DPR untuk bertindak.

Baca juga: NasDem: Wacana Pemakzulan Gibran Disikapi dengan Prihatin.

Suket SMA Gibran dan Putusan Mahkamah Agung

“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” kata Ganjar.

Seperti diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).

Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Gugatan itu antara lain meminta PTUN menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat keterangan itu ditarik dan dimusnahkan.

Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.

Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.

Baca juga: Surya Paloh Bicara Wacana Pemakzulan Gibran

Apa poin penting dari berita ini?

• Ganjar Pranowo meminta DPR segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wapres Gibran Rakabuming Raka.
• Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
• MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
• Putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
• Surat keterangan itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024.