Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Pemerintah juga tengah memproses 271 laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan.
Amran menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pada Minggu (8/11/2026). Ia menjelaskan, dari 15 merek beras fortifikasi yang beredar, 13 orang telah menjadi tersangka dalam delapan kasus. Selain itu, pemerintah menerima 340 laporan tambahan yang saat ini masih dalam tahap pengkajian.
Seluruh laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut. Laporan yang terbukti setelah verifikasi lapangan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Beras Fortifikasi dan Pengawasan Pemerintah
Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan zat gizi tambahan, seperti vitamin dan mineral, untuk meningkatkan nilai gizinya. Karena menyangkut pangan yang dikonsumsi masyarakat luas, pelanggaran dalam produksi dan peredaran beras fortifikasi menjadi perhatian serius pemerintah.
Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pangan. Ia menyoroti sejumlah praktik penyimpangan, mulai dari dugaan pelanggaran beras fortifikasi hingga pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pengoplosan beras SPHP merupakan pelanggaran serius karena beras program stabilisasi harga itu disubsidi pemerintah agar terjangkau masyarakat. Bila beras tersebut dicampur atau dipalsukan, masyarakat dirugikan dua kali: harga yang seharusnya stabil menjadi tidak terkendali dan kualitas beras yang dikonsumsi menurun.
Pemerintah meminta masyarakat ikut mengawasi peredaran beras di pasaran. Laporan pengaduan dari masyarakat menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran di sektor pangan. Setiap laporan akan dikaji, diverifikasi ke lapangan, dan diteruskan ke penegak hukum bila terbukti ada pelanggaran. Baca juga: HET Pangan: Amran Minta Pengusaha Berhenti Curang Beras
Penetapan 13 tersangka dalam kasus beras fortifikasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Pengawasan akan terus diperketat agar praktik serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang beredar tetap terjaga.
Baca juga: Polri Mutasi Besar, Suyudi Ganti 6 Kapolda
Apa poin penting dari berita ini?
- Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi, dari 15 merek yang beredar.
- Pemerintah tengah memproses 271 laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan, serta mengkaji 340 laporan tambahan.
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar, termasuk pengoplosan beras SPHP.
- Setiap laporan akan ditelaah dan diverifikasi ke lapangan sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum.


