Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan seluruh penyelenggara layanan publik agar memenuhi standar pelayanan yang berlaku, termasuk memberikan pelayanan secara adil tanpa membeda-bedakan penerima layanan. Peringatan itu disampaikan anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Syafrida, berlaku adil merupakan salah satu standar yang wajib dipenuhi dalam pelayanan publik. Artinya, penyelenggara tidak boleh membedakan perlakuan antara satu penerima layanan dengan penerima layanan lainnya. Prinsip ini berlaku bagi semua penyelenggara, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga pihak swasta yang menyelenggarakan layanan publik.
Ombudsman juga mendorong setiap penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai standar yang berlaku. Penyelenggaraan layanan publik yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dinilai penting agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama atas layanan yang mereka butuhkan.
Standar pelayanan publik sendiri merupakan tolak ukur atau pedoman penyelenggaraan pelayanan, sekaligus acuan penilaian kualitas pelayanan. Standar ini juga menjadi bentuk kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Aturan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
Pesan tersebut turut ditekankan Ombudsman saat menerima audiensi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa Ombudsman menerima dengan baik kedatangan Kowani untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik, dan siap mengawal permasalahan yang dialami.
Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto yang hadir bersama jajaran menyampaikan sejumlah dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik yang dialami anggotanya. Audiensi semacam ini menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sekaligus bagi Ombudsman untuk memastikan penyelenggara layanan menjalankan kewajibannya.
Bagi masyarakat, pesan Ombudsman ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik yang adil bukan sekadar harapan, melainkan standar yang diatur undang-undang. Bila menemukan pelayanan yang membeda-bedakan atau tidak sesuai standar, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman agar ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Ombudsman RI mengingatkan penyelenggara layanan publik wajib memenuhi standar pelayanan, termasuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan penerima layanan.
- Standar pelayanan diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014.
- Pesan ini disampaikan anggota Ombudsman Syafrida Rasahan dan ditegaskan saat audiensi dengan Kongres Wanita Indonesia.
- Ombudsman menyatakan siap mengawal pengaduan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik.


