Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengusulkan dua titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire. Usulan itu disampaikan dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026, dan mendapat penegasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bahwa wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui sekolah berasrama yang dibiayai pemerintah, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh pendidikan berkualitas yang selama ini sulit mereka jangkau.
Dua titik yang diusulkan masing-masing berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah seluas 9 hektare dan lahan milik Pemerintah Kabupaten Nabire seluas 10 hektare. Usulan itu disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dalam audiensi bersama Menteri Sosial, dengan dukungan Bupati Nabire sebagai penyedia lahan.
Gus Ipul meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengirim surat usulan resmi dan memenuhi persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Persyaratan itu antara lain kejelasan kemiringan lahan, serta kesiapan air bersih, listrik, dan akses jalan menuju lokasi sekolah. Kelengkapan syarat tersebut menjadi penentu apakah usulan bisa segera ditindaklanjuti ke tahap pembangunan.
Papua Tengah sendiri sudah memiliki Sekolah Rakyat yang beroperasi di Kabupaten Mimika. Kehadiran dua titik baru di Nabire akan memperluas jangkauan program tersebut di provinsi yang masih menghadapi tantangan besar dalam akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di wilayah pedalaman dan pesisir yang jauh dari pusat layanan pendidikan.
Penekanan pada wilayah 3T mencerminkan arah kebijakan Sekolah Rakyat secara nasional. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas karena kesenjangan akses pendidikan di wilayah tersebut masih lebar, mulai dari keterbatasan guru, sarana, hingga jarak tempuh anak ke sekolah terdekat.
Langkah berikutnya kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang perlu melengkapi surat usulan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan. Bila seluruh syarat terpenuhi, dua titik Sekolah Rakyat di Nabire diharapkan segera masuk tahap pembangunan dan membuka akses pendidikan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin di Papua Tengah.
Apa poin penting dari berita ini?
- Papua Tengah mengusulkan dua titik Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.
- Usulan disampaikan dalam audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026.
- Dua lokasi berada di atas lahan Pemprov Papua Tengah seluas 9 hektare dan lahan Pemkab Nabire seluas 10 hektare.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan wilayah 3T menjadi prioritas Sekolah Rakyat.
- Pemprov diminta segera mengirim surat usulan dan memenuhi syarat Kementerian PU, termasuk kemiringan lahan, air bersih, listrik, dan akses jalan.


