Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium berpotensi merugikan negara sekitar Rp3,3 miliar. Temuan itu diungkap setelah pemeriksaan terhadap gudang beras di kawasan Matraman, Jakarta Timur, yang dilakukan bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat Menteri Pertanian, menjelaskan bahwa angka kerugian tersebut dihitung dari nilai subsidi pemerintah yang melekat pada beras SPHP. Beras SPHP merupakan beras bersubsidi yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sehingga pengalihan menjadi beras premium dinilai merugikan negara sekaligus masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Perhitungan kerugian mengacu pada surat penugasan tambahan kedua program SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026. Dalam penugasan itu, pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp694,3 miliar untuk tambahan penyaluran SPHP beras sebanyak 125,8 ribu ton, dengan subsidi harga sekitar Rp5.510 per kilogram.

Jika subsidi sebesar Rp5.510 per kilogram dikalikan dengan volume temuan sebanyak 600 ton atau 600 ribu kilogram, diperoleh perkiraan kerugian sekitar Rp3,3 miliar. Angka itu merupakan estimasi berdasarkan volume beras yang ditemukan, dan belum menjadi kerugian final yang dipastikan melalui proses hukum.

Modus yang ditemukan berkaitan dengan pembelian beras SPHP oleh mitra Bulog, kemudian pembongkaran dari kemasan aslinya dan pengemasan ulang menggunakan karung tanpa merek atau kemasan beras premium. Produk tersebut kemudian dipasarkan kembali dengan harga premium, padahal berasnya berasal dari produksi lokal yang disubsidi pemerintah.

Amran menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sehat dan merugikan masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran program SPHP. Ia menyebut jumlah beras yang ditemukan saat ini mencapai 600 ton, namun jumlah sebenarnya masih mungkin lebih besar karena penelusuran masih berjalan. Kasus itu terungkap setelah inspeksi mendadak di rumah penyimpanan beras di kawasan Kayu Manis, Matraman, serta di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar rapat koordinasi dan menjatuhkan tindakan kepegawaian terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Bapanas dan Perum Bulog. Sebanyak delapan pejabat dicopot dari jabatannya, terdiri dari dua pejabat Bapanas dan enam pejabat Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta, sementara dua orang lainnya menerima surat peringatan.

Bapanas juga telah menetapkan sembilan jalur distribusi beras SPHP agar penyaluran lebih terkendali, meliputi pengecer di pasar rakyat, pelaksana Gerakan Pangan Murah, gerai pangan pemerintah daerah atau koperasi binaan, gerai BUMN dan BUMD, koperasi atau gerai instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita Bulog, ritel modern, distributor, serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pengetatan jalur distribusi ini diharapkan menutup celah pengalihan beras bersubsidi ke pasar premium.

Apa poin penting dari berita ini?

• Badan Pangan Nasional menyatakan dugaan pengoplosan 600 ton beras SPHP menjadi beras premium berpotensi merugikan negara sekitar Rp3,3 miliar.
• Temuan itu diungkap setelah pemeriksaan gudang beras di kawasan Matraman, Jakarta Timur, bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada 29 Oktober 2026.
• Nilai kerugian dihitung dari subsidi pemerintah sekitar Rp5.510 per kilogram yang dikalikan dengan volume temuan 600 ton.
• Perhitungan mengacu pada penugasan tambahan kedua SPHP kepada Bulog dengan anggaran APBN Rp694,3 miliar untuk 125,8 ribu ton beras.
• Modus yang ditemukan adalah pembongkaran kemasan asli dan pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium.
• Delapan pejabat Bapanas dan Bulog dicopot dari jabatannya sebagai tindak lanjut temuan tersebut.
• Bapanas menetapkan sembilan jalur distribusi resmi agar penyaluran beras SPHP lebih terkendali.