Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi aktif pada program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdamaian dunia, dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penegasan itu disampaikan pada peringatan Hari PBB di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam pernyataannya, Menlu menekankan pentingnya reformasi PBB agar organisasi dunia itu tidak hanya menetapkan norma, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan nyata hingga 2045. Menurutnya, kerja sama multilateral sangat penting di tengah tantangan global yang kian kompleks, mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, hingga ketimpangan pembangunan.
Mengapa multilateralisme perlu diperkuat? Karena tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan persoalan lintas batas sendirian. Perdamaian dunia, stabilitas ekonomi, dan penanganan krisis iklim membutuhkan kerja sama antarnegara yang berlandaskan hukum internasional dan kesetaraan. Bila multilateralisme melemah, dunia berisiko kembali pada politik kekuatan, di mana negara besar mendikte negara kecil.
Bagaimana rekam jejak Indonesia di PBB? Indonesia telah menjadi bagian dari PBB sejak 1945, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian pertamanya pada 1957, dan empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga berkontribusi pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan agenda SDGs, serta pernah duduk di Badan Pemeriksa PBB. Pengalaman panjang ini menjadi modal Indonesia untuk tetap menjadi mitra strategis PBB, termasuk dalam isu hak asasi manusia dan multilateralisme yang relevan.
Selain itu, Indonesia mendorong implementasi penuh Pakta untuk Masa Depan (Pact for the Future) PBB sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola global, serta menekankan pentingnya koordinasi antara PBB, lembaga keuangan internasional, dan sistem perdagangan multilateral agar saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 17 Oktober lalu juga menjadi pengingat bahwa semangat PBB harus terus dihidupkan.
Ke depan, komitmen Indonesia pada multilateralisme akan diuji oleh kemampuannya menerjemahkan prinsip menjadi aksi nyata: memperjuangkan reformasi Dewan Keamanan, mendukung penyelesaian konflik secara damai, dan memastikan agenda pembangunan berkelanjutan benar-benar dirasakan negara berkembang. Dengan pengalaman panjang di forum multilateral, Indonesia memposisikan diri sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang dalam percakapan global.
