Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menanggapi rilis Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut terdapat setidaknya Rp535,46 miliar dana Program Indonesia Pintar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dana yang mengendap itu antara lain disebabkan penerima PIP tidak melakukan aktivasi, serta adanya kendala teknis dalam penyaluran.
Mu’ti menyampaikan hal itu kepada wartawan usai memaparkan capaian program dua tahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2026. Ia mengakui terdapat kendala dalam penyaluran PIP, yaitu persoalan cut off data, yakni batas waktu penarikan data dari Sistem Dapodik ke Sistem Pusat.
“Pertama, kendalanya adalah tahun ajaran kita itu kan di bulan Juli, sementara anggaran kita itu dimulainya Januari. Nah, memang selalu ada persoalan menyangkut cut off data,” ucap Mu’ti.
Ia mencontohkan situasi cut off data pada murid kelas XII. Ketika bulan Juli tiba, murid tersebut sudah lulus, sementara anggaran sudah dibuat untuk satu tahun. Kondisi itulah yang kerap menjadi kendala dalam penyaluran PIP, karena data penerima dan status murid berubah di tengah tahun anggaran berjalan.
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan bagi murid dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah. Karena menyasar jutaan murid di seluruh Indonesia, ketepatan data penerima menjadi kunci. Jika data tidak mutakhir, dana bisa tidak tersalur kepada murid yang seharusnya menerima, atau justru tercatat untuk murid yang sudah tidak lagi berstatus sebagai penerima.
Persoalan ketidaksinkronan antara tahun ajaran dan tahun anggaran ini bersifat berulang. Tahun ajaran baru dimulai pada Juli, sedangkan perencanaan dan penganggaran dimulai pada Januari. Selisih waktu tersebut membuat perubahan status murid, seperti kelulusan dan perpindahan sekolah, tidak selalu tertangkap dalam data penyaluran.
Kemendikdasmen menyatakan terus berupaya memperbaiki penyaluran PIP agar dana benar-benar sampai kepada murid yang berhak. Perbaikan data, sinkronisasi antara sistem pendataan sekolah dan sistem penyaluran, serta sosialisasi aktivasi kepada penerima menjadi langkah yang ditempuh agar dana bantuan pendidikan tidak lagi mengendap dan manfaatnya dirasakan langsung oleh murid dan keluarga.
