Ketua PSSI Aceh Timur Muhammad Adam menolak penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Aceh oleh PSSI Pusat. Penolakan itu ia sampaikan di Banda Aceh, dan ia menegaskan bahwa ketua definitif sudah terpilih sehingga penunjukan Plt tidak diperlukan.
Pernyataan Adam menyoroti persoalan kepengurusan di tingkat provinsi. Dalam organisasi sepak bola daerah, ketua definitif adalah ketua yang sudah terpilih melalui mekanisme organisasi dan memegang mandat penuh untuk memimpin kepengurusan. Sementara itu, Plt umumnya ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara ketika jabatan ketua belum terisi atau belum dapat dijalankan.
Karena itu, menurut Adam, kehadiran Plt menjadi tidak relevan apabila kursi ketua definitif sebenarnya sudah ada pemegangnya. Penolakan ini pada dasarnya adalah soal kejelasan status kepemimpinan: siapa yang berwenang mengambil keputusan atas nama organisasi di Aceh, dan atas dasar mandat apa kewenangan itu dijalankan.
Persoalan seperti ini bukan sekadar soal jabatan. Kepengurusan provinsi membawahi berbagai agenda pembinaan, mulai dari kompetisi antarklub, pembinaan pemain muda, hingga hubungan dengan pemerintah daerah dan sponsor. Bila terjadi dua klaim kepemimpinan, agenda-agenda tersebut berisiko terhambat karena keputusan organisasi dapat dipertanyakan keabsahannya.
Di sisi lain, PSSI Pusat sebagai induk organisasi memiliki kewenangan pembinaan dan penataan terhadap pengurus daerah. Namun kewenangan itu perlu dijalankan dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar penataan yang dimaksud justru tidak menimbulkan perselisihan baru di daerah.
Dalam konteks Aceh Timur, sikap Adam juga menunjukkan bahwa pengurus kabupaten tidak bersikap pasif terhadap dinamika di tingkat provinsi. Pengurus kabupaten adalah ujung tombak pembinaan di lapangan, sehingga mereka berkepentingan memastikan kepengurusan provinsi berjalan stabil dan sesuai aturan organisasi.
Langkah selanjutnya yang wajar diharapkan dari polemik ini adalah klarifikasi terbuka mengenai status ketua definitif yang dimaksud Adam, termasuk kapan dan melalui mekanisme apa ia terpilih. Klarifikasi semacam itu akan membantu semua pihak, termasuk klub-klub anggota, memahami siapa yang sah memimpin dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Selama kejelasan itu belum disampaikan secara resmi, dinamika kepengurusan PSSI Aceh patut terus dicermati, karena stabilitas organisasi di tingkat provinsi akan menentukan kelancaran pembinaan sepak bola Aceh ke depan.
Foto ilustrasi: AJNN
Sumber: AJNN. Baca berita aslinya di AJNN.
