JAKARTA — Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal Januari 2025. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, empat langkah itu adalah mempercepat pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); meningkatkan keamanan pangan dan mutu gizi; serta membereskan data penerima manfaat dan memberantas penyimpangan.
Langkah pertama, pemerataan ke wilayah 3T, sudah berjalan lewat aktivasi dapur-dapur baru. Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026, lalu 980 SPPG baru lagi pada 14 Oktober 2026 di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberi kepastian operasional bagi SPPG di wilayah 3T.
Langkah kedua, perbaikan tata kelola SPPG, dilakukan sejak awal Oktober 2026 lewat skema insentif baru. SPPG mendapatkan insentif sesuai penerima manfaat yang dilayani, dengan perhitungan sebesar Rp2.000 per porsi. Pemerintah juga mendata ulang SPPG untuk memastikan dapur yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), tercatat 26.385 SPPG beroperasi.
Langkah ketiga menyasar keamanan pangan dan mutu gizi di dapur-dapur MBG. Salah satu terobosan yang diuji adalah skema prasmanan (buffet) yang dipilotkan di 66 SPPG di 10 provinsi, serta pemanfaatan teknologi pengawasan: sekitar 70 dapur dipilotkan dengan kamera CCTV yang terhubung kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memantau proses di dapur. Tujuannya memastikan makanan yang sampai ke penerima manfaat aman, bergizi, dan diproses sesuai standar.
Langkah keempat adalah pembenahan data penerima manfaat. Hingga 9 Oktober 2026, tercatat 57,49 juta penerima manfaat MBG. Ke depan, data penerima akan divalidasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address/BNBA) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencakup peserta didik, santri, serta kelompok 3B — balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Validasi ini dimaksudkan agar bantuan tepat sasaran dan penyimpangan dalam data maupun penyaluran bisa diberantas.
Mengapa pembenahan ini penting? MBG adalah program berskala sangat besar dengan puluhan ribu dapur dan puluhan juta penerima. Pada skala sebesar itu, pemerataan yang timpang, tata kelola dapur yang longgar, standar keamanan pangan yang tidak seragam, dan data penerima yang tidak akurat dapat menimbulkan masalah berantai — dari dapur yang belum menjangkau wilayah 3T hingga bantuan yang tidak sampai pada yang berhak. Empat langkah tersebut dirancang untuk menutup celah-celah itu secara bersamaan, bukan satu per satu.
Dengan pemerataan 3T, anak-anak dan kelompok rentan di wilayah terluar diharapkan mendapat akses yang sama dengan wilayah lain. Dengan tata kelola SPPG yang diperketat dan insentif berbasis penerima manfaat, dapur didorong beroperasi sesuai ketentuan. Dengan pengawasan keamanan pangan dan mutu gizi, risiko insiden pangan dapat ditekan. Dan dengan data BNBA berbasis NIK, penyaluran menjadi lebih akuntabel.
Keberhasilan pembenahan ini nantinya diukur dari tiga hal: apakah dapur-dapur baru di wilayah 3T benar-benar beroperasi sesuai petunjuk teknis, apakah standar keamanan pangan diterapkan merata di puluhan ribu SPPG, dan apakah data penerima yang sudah divalidasi benar-benar menutup celah penyimpangan. Pemerintah menyatakan keempat langkah itu sebagai prioritas pembenahan MBG ke depan.
Sumber: detikNews. Baca artikel sumber: 4 Jurus Pemerintah Benahi Program MBG, dari SPPG hingga Data Penerima.
