Dukungan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) kembali menguat. Panitia Pemantau dan Pengkaji Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) mendeklarasikan ulang dukungan itu di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, pada Sabtu sore.

Ketua Tim Lobbi KP3 ABAS Aceh-Jakarta, H Ramli MS, menyampaikan bahwa hampir seluruh warga yang ditemui timnya menyatakan setuju dengan rencana pemekaran tersebut. Diskusi intensif sudah digelar bersama ulama, tokoh masyarakat, bupati, dan sekretaris daerah di enam kabupaten pesisir barat-selatan Aceh, dan semuanya disebut memberi dukungan penuh.

Alasan utama yang dikemukakan adalah pemerataan pembangunan. Wilayah barat-selatan dinilai tertinggal jauh, terutama pada infrastruktur jalan dan sektor lainnya. Ketidakadilan pembagian keuangan pembangunan juga disorot: dana provinsi disebut kerap kembali ke pusat dalam jumlah besar setiap tahun, sementara porsi prioritas untuk barat-selatan sangat minim.

Luas wilayah Aceh dan jarak tempuh yang panjang menjadi alasan lain. Perjalanan menuju ibu kota provinsi bisa memakan waktu belasan jam, bahkan ada yang mencapai 17 jam perjalanan darat. Kondisi itu dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan. Sebagai perbandingan, perjalanan tiga jam di Pulau Jawa sudah bisa melintasi satu provinsi.

KP3 ABAS juga menunjuk pemekaran Papua, yang berkembang dari dua provinsi menjadi enam provinsi, sebagai contoh bahwa pemekaran wilayah dapat diwujudkan. Namun realisasi ABAS sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga tim lobbi terus mendorong perhatian serius dari Presiden dan jajaran pemerintah pusat.

Apabila terbentuk, provinsi baru itu diharapkan membawa kantor gubernur sendiri, Komite Peralihan Aceh (KPA) barat-selatan, dan DPR Aceh Barat Selatan yang baru. KP3 ABAS berharap kehadiran provinsi baru dapat mengembalikan kejayaan Aceh di masa lalu dan menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat barat-selatan.