JAKARTA — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik tindak kekerasan yang terjadi saat pengamanan aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kritik itu disampaikan pada Minggu (25/10/2026).
Isnur dari YLBHI menyoroti penyiapan dan pengerahan prajurit TNI dalam pengamanan unjuk rasa di sejumlah daerah. Menurut YLBHI, langkah tersebut merupakan tindakan berlebihan yang menyalahi amanat konstitusi.
Mengapa pengerahan TNI dipersoalkan? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengamanan aksi unjuk rasa pada dasarnya menjadi tugas kepolisian. Pengerahan unsur militer untuk pengamanan aksi sipil dinilai YLBHI tidak sesuai dengan amanat konstitusi, karena berpotensi mengubah wajah pengamanan yang seharusnya bersifat sipil menjadi pendekatan yang lebih represif.
Bagaimana kekerasan itu terjadi menurut YLBHI? Kritik YLBHI berangkat dari rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah daerah dalam momentum dua tahun pemerintahan. Dalam pengamanan aksi-aksi tersebut, YLBHI menilai adanya tindak kekerasan yang tidak seharusnya terjadi terhadap peserta aksi. Pengerahan prajurit TNI dalam pengamanan, menurut YLBHI, memperbesar risiko terjadinya kekerasan karena pendekatan dan perlengkapan militer tidak dirancang untuk penanganan aksi sipil.
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itu, pengamanan aksi unjuk rasa seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, dengan perlindungan terhadap keselamatan peserta aksi maupun aparat.
Kritik YLBHI ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pola pengamanan aksi. Tujuannya jelas: kebebasan berpendapat tetap terjaga, ketertiban tetap terpelihara, dan tidak ada lagi kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Sumber: Media Indonesia. Baca berita asli di sini.
