Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., didampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Muliadi, S.SiT., M.H., menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian target Operasi Utama Tindak Pidana Pertanahan.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Kepolisian Daerah Aceh dalam mendukung penanganan tindak pidana pertanahan melalui sinergi yang erat dengan jajaran ATR/BPN. Kolaborasi yang telah terbangun menjadi faktor penting dalam percepatan penyelesaian berbagai kasus pertanahan, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum di bidang agraria.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Aceh dalam mendukung pelaksanaan tugas ATR/BPN, khususnya dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Kerja sama yang solid antara kedua instansi dinilai mampu menciptakan koordinasi yang lebih efektif dalam menjaga tertib administrasi pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.
Sinergi antara Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Polda Aceh selama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus-kasus pertanahan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan penguatan penegakan hukum. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga stabilitas di sektor pertanahan.
Melalui penghargaan ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Polda Aceh semakin kuat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pertanahan. Dengan sinergi yang berkelanjutan, kedua instansi berkomitmen untuk terus menghadirkan penegakan hukum yang profesional, meningkatkan kepastian hukum atas tanah, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pertanahan.
