Pemerintah menegaskan belanja negara pada 2027 harus benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak berlipat bagi perekonomian. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal itu dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Pagu belanja negara pada 2027 mencapai Rp4.000 triliun. Untuk membiayainya, pemerintah dituntut menghimpun penerimaan negara sekitar Rp3.400 triliun. Angka belanja sebesar itu setara dengan sekitar 14 sampai 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan mencapai Rp25.000 triliun.
Suahasil menekankan belanja negara tidak boleh sekadar menjadi daftar keinginan tanpa ditopang penerimaan. Setiap rupiah harus diarahkan ke titik-titik yang memiliki efek pengganda paling tinggi, sehingga dampaknya terasa luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Suahasil, sekitar 85 persen aktivitas ekonomi digerakkan oleh masyarakat, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi pelaku usaha, hingga ekspor dan impor. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola agar konsumsi masyarakat tetap terjaga dan perekonomian tidak terlalu bergejolak.
Ia menjelaskan tiga fungsi APBN. Pertama, sebagai mesin pertumbuhan yang menopang PDB sekitar Rp25.000 triliun lewat belanja Rp4.000 triliun. Kedua, sebagai stabilisator di tengah gejolak global, misalnya dengan menahan harga barang bersubsidi ketika harga minyak mentah dunia naik ke kisaran 115 sampai 116 dolar Amerika Serikat per barel, agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
Ketiga, APBN harus tetap sehat dan kredibel. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit secara terukur di bawah 3 persen, sambil tetap melindungi daya beli masyarakat. Keseimbangan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal menjadi kunci agar APBN dipercaya pasar dan masyarakat.
Suahasil juga menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai mitra Presiden dalam investasi negara. Dengan begitu, APBN yang bersumber dari pajak masyarakat tidak bekerja sendirian, melainkan berdampingan dengan instrumen investasi negara untuk mendorong transformasi ekonomi berskala besar.
Ke depan, pemerintah memastikan setiap program belanja dievaluasi dari sisi manfaatnya. Belanja yang tidak memberi dampak nyata tidak akan dipertahankan, sementara program dengan pengganda tertinggi menjadi prioritas.
