Banda Aceh – Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Aceh yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Aceh, Muliadi, S.SiT., M.M., yang mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh beserta Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, serta jajaran Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai forum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Melalui sinergi yang terbangun, diharapkan setiap kebijakan dan implementasi penataan ruang dapat berjalan secara terpadu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Selain menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan penataan ruang di daerah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan, peluang, serta langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan tata ruang yang tertib, aman, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil BPN Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas melalui penguatan sinergi lintas sektor. Kolaborasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Aceh.