Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut tuntas dugaan korupsi PT Beurata Maju. Permintaan itu menyangkut dugaan keterlibatan mantan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur, Ir. Mahyuddin, M.Si., dalam perkara korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Advokasi Publik YARA, Nora Monica, S.H., melalui surat resmi yang dilayangkan kepada Kejati Aceh pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang transparan, profesional, serta mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Nora menjelaskan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bna, Darwin bin Abdullah Beuna telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,22 miliar.
Putusan tersebut diperkuat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 34/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA. Menurut Nora, putusan itu tidak hanya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terpidana, tetapi juga menghadirkan sejumlah fakta persidangan yang patut didalami untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Mengapa Korupsi PT Beurata Maju Harus Diusut?
Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terungkap dalam persidangan, pengangkatan Direktur PT Beurata Maju dilakukan oleh Mahyuddin ketika masih menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Timur. Pengangkatan tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Sektor Perkebunan.
Fakta persidangan disebut menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat peringatan dari Bagian Hukum dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Peringatan itu menjadi salah satu hal yang menurut YARA perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Nora juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 604 KUHP Tahun 2023 terkait penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi. Atas dasar itu, YARA meminta Kejati Aceh segera melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta persidangan, dokumen pengangkatan direksi, proses pengambilan kebijakan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan PT Beurata Maju.
Nora menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada terpidana yang telah dijatuhi hukuman. Penegakan hukum harus mampu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa dan mengungkap setiap pihak yang diduga memiliki peran berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana, sementara kemungkinan peran pengambil kebijakan tidak pernah diperiksa secara serius. Hukum harus berdiri tegak, tidak boleh tebang pilih, dan tidak boleh tunduk pada jabatan maupun kekuasaan,” pungkas Nora. YARA berharap kasus ini menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Baca juga: 18 Pemda Aceh Siaga Hadapi Hujan Tinggi
Baca juga: Kabar Sekda Aceh Tengah Dilantik 1 Desember
Apa poin penting dari berita ini?
- YARA mendesak Kejati Aceh mengusut dugaan korupsi PT Beurata Maju dan keterlibatan mantan Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin.
- Darwin bin Abdullah Beuna divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta dalam perkara korupsi BUMD tersebut.
- Pengangkatan Direktur PT Beurata Maju diduga tidak sesuai Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018.
- YARA meminta pendalaman fakta persidangan dan penerapan Pasal 604 KUHP 2023 bila unsurnya terpenuhi.

