Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melarang kepala sekolah SD dan SMP negeri melakukan pungutan kepada orang tua murid dengan alasan apa pun. Kebijakan itu diharapkan memberi kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga agar layanan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses tanpa biaya.

Kebijakan larang pungutan sekolah ini dinilai sejalan dengan amanat pendidikan dasar tanpa biaya. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang terbebani biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Akademisi Universitas Harkat Negeri Indra Charismiadji mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurut dia, larangan pungutan perlu disertai pembenahan tata kelola anggaran sekolah agar kebutuhan operasional pendidikan dapat dikelola secara transparan.
Indra menilai audit terhadap sumber pendanaan dan penggunaan anggaran sekolah penting dilakukan secara berkala. Sekolah juga perlu menyediakan informasi yang terbuka mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, sehingga orang tua murid dapat mengetahui pengelolaan anggaran pendidikan.
Mengapa Larang Pungutan Sekolah Perlu Diawasi?
Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi masyarakat. Pemeriksaan berkala dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan larangan pungutan diterapkan secara konsisten di semua sekolah negeri.
Indra menyebut jaminan pendidikan dasar tanpa pungutan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan.
Pengamat pendidikan Ubaid Matraji juga mengapresiasi kebijakan Bupati Brebes. Dia menilai aturan teknis diperlukan agar larangan pungutan dapat diterapkan dengan jelas, termasuk mengenai mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam aturan yang dirasakan langsung masyarakat. Tanpa aturan teknis dan pengawasan, larangan pungutan berisiko hanya menjadi imbauan di atas kertas.
Masyarakat Brebes kini dapat melaporkan pungutan liar di sekolah negeri melalui kanal pengaduan pemerintah daerah. Keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari sejauh mana sekolah benar-benar berhenti menarik pungutan dan seberapa transparan pengelolaan anggaran mereka.
Baca juga: Sambut Hari Guru, Al Zahrah Gelar Syukuran Doa
Baca juga: Sambut Hari Guru, Al Zahrah Gelar Syukuran Doa
Apa poin penting dari berita ini?
- Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melarang kepala sekolah SD dan SMP negeri melakukan pungutan kepada orang tua murid.
- Akademisi Indra Charismiadji menilai larangan itu perlu disertai pembenahan tata kelola dan audit anggaran sekolah secara berkala.
- Pemerintah daerah perlu menyediakan kanal pengaduan yang aman serta sanksi bagi pelanggar.
- Kebijakan ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan dasar tanpa biaya.

