Sunday, 22 November 2026
Ekonomi

Menaker Dorong Dialog Jelang UMK 2027

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membahas penetapan UMK 2027 bersama serikat pekerja dan pengusaha

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong dialog antara buruh dan pengusaha menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK 2027). Ia meminta semua pihak mengedepankan musyawarah dalam merumuskan angka upah yang adil bagi kedua belah pihak.

Yassierli mengatakan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi turut terlibat dalam pembahasan upah minimum di tingkat provinsi. Menurutnya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan semua pihak,” ujar Yassierli.

Tahap berikutnya adalah pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2027. Yassierli meminta bupati, wali kota, dan dewan pengupahan kabupaten/kota mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta situasi di daerah masing-masing.

Sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan meliputi inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, serta kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya. Faktor-faktor ini harus ditimbang secara bersamaan agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja,” kata Yassierli.

Pernyataan itu menegaskan bahwa penetapan UMK 2027 bukan sekadar soal angka. Di satu sisi, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang terus meningkat. Di sisi lain, dunia usaha harus tetap mampu bertahan dan membuka lapangan kerja baru.

Dialog antara buruh dan pengusaha menjadi kunci dalam proses ini. Tanpa dialog yang terbuka, penetapan upah berpotensi memicu protes dari pekerja atau keberatan dari pengusaha, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.

Dengan tahapan pembahasan yang masih berjalan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah berharap UMK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan diterima semua pihak, sehingga ketenangan hubungan industrial tetap terjaga memasuki tahun 2027.

Apa yang Dipertimbangkan dalam UMK 2027?

Baca juga: OJK Perketat Solvabilitas Perusahaan Asuransi 120 Persen

Apa poin penting dari berita ini?

  • Menaker Yassierli mendorong dialog buruh dan pengusaha menjelang penetapan UMK 2027.
  • Pembahasan upah minimum melibatkan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.
  • Faktor yang dipertimbangkan meliputi inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, dan kemampuan pelaku usaha.
  • Kebijakan pengupahan harus menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan lapangan kerja.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *