Sunday, 22 November 2026
Politik

Ide Wapres Lebih dari Satu Bukan untuk Kini

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan ide wapres lebih dari satu

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali menjelaskan gagasannya tentang wapres lebih dari satu. Potongan video wawancara lama tentang ide tersebut kembali ramai diperbincangkan di tengah perhatian publik terhadap jabatan wakil presiden yang kini kosong.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan ide wapres lebih dari satu
Foto ilustrasi: Detik

“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan kepada wartawan, Minggu, 22 November 2026.

Sebagai informasi, pada 2019 lalu, Sultan mengusulkan idenya itu saat wawancara dengan salah satu media. Namun, potongan video wawancara tersebut kembali ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan menguatnya perbincangan publik soal sosok wakil presiden.

Sultan menjelaskan alasan idenya karena Indonesia negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, ribuan pulau, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam. Karena itu, ia selalu berpikir tentang bagaimana ke depan sistem kepemimpinan nasional bisa semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Sultan mengingatkan agar tidak lupa bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka. Semangat persatuan itulah yang menurutnya harus terus dijaga dalam merancang sistem kepemimpinan ke depan.

Wapres lebih dari satu masih sebatas wacana

“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” ujarnya.

Menurut Sultan, perlu dipikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Maksudnya, bukan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan justru agar saling melengkapi dalam sistem kepemimpinan nasional.

“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” ucap Sultan.

Sultan memahami gagasannya terdengar tidak biasa, bahkan mungkin terlalu jauh dari sistem yang dikenal sekarang. Apalagi, menurut Sultan, idenya muncul ketika perhatian publik tertuju pada isu wapres yang kini kosong. Ia menilai wajar bila ada pihak yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik.

“Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut. Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya,” sebutnya.

“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat,” tambah Sultan.

Sultan menegaskan tidak sedang mencari sensasi dan tidak ada pemikiran ke kepentingan politik tertentu. Sebagai bagian dari salah satu pemimpin yang dipercaya menjabat lembaga negara, khususnya membawa aspirasi daerah, Sultan merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia.

“Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik. Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesetaraan,” ujarnya.

Baca juga: Golkar: Dasco Wapres Layak Didukung

Baca juga: Golkar: Dasco Wapres Layak Didukung

Apa poin penting dari berita ini?

  • Ide wapres lebih dari satu sudah dilontarkan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin sejak 2019.
  • Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan Indonesia yang luas dan beragam membutuhkan sistem kepemimpinan yang menjangkau seluruh wilayah.
  • Sultan meminta gagasan wapres lebih dari satu dibahas, diuji, dan dikritisi secara terbuka oleh para ahli dan masyarakat.
  • Sultan menegaskan ide wapres lebih dari satu bukan usulan untuk diterapkan sekarang karena sistem sudah diatur konstitusi.
  • Perubahan sistem ketatanegaraan harus melalui kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *