Solar Subsidi Aceh menjadi sorotan setelah Polda Aceh bersama Polresta jajaran mengungkap 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Pengungkapan itu dilakukan selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 28 hari, dengan 45 tersangka yang diamankan.
Dalam pengungkapan Solar Subsidi Aceh tersebut, petugas turut mengamankan 30 kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM ilegal. Pengungkapan ini merupakan upaya kepolisian menindak praktik penyelewengan yang mengganggu distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa, 17 November 2026. Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memperoleh dan menyalurkan kembali solar bersubsidi demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Modus tersebut antara lain membeli solar secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan beberapa barcode, memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki penampung, serta mencampur BBM industri dengan BBM bersubsidi untuk dijual kembali. Modus-modus tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kata Ruddi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut.
Solar Subsidi Aceh dan Modus Para Pelaku
Ruddi menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat karena menghambat distribusi energi. Ia juga meminta agar kendaraan yang digunakan untuk melakukan penyelewengan dirampas negara. Kendaraan yang telah dimodifikasi ini harus dirampas oleh negara sehingga memberikan efek jera supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, tambahnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Wahyudi mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pengelola maupun manajer SPBU dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Polda Aceh juga telah menyurati Pertamina agar mengambil tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari pemberian peringatan hingga pencabutan izin operasional.
Saya mohon ketegasan dari Pertamina untuk memberikan peringatan pertama, hingga pencabutan izin operasi SPBU kepada SPBU yang nakal, ujar Wahyudi. Polda Aceh mengimbau pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sehingga distribusinya tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Pengungkapan Solar Subsidi Aceh ini menjadi pengingat bahwa BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan terhadap distribusinya harus terus diperketat, agar solar bersubsidi tidak lagi jatuh ke tangan pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Baca juga: Pemulihan Sungai Aceh Jadi Prioritas
Apa poin penting dari berita ini?
- Solar Subsidi Aceh: Polda Aceh dan Polresta jajaran mengungkap 38 kasus penyalahgunaan solar bersubsidi selama KRYD 28 hari.
- Sebanyak 45 tersangka diamankan dan 30 kendaraan roda empat dan roda enam disita dalam pengungkapan Solar Subsidi Aceh.
- Modus pelaku antara lain membeli solar berulang dengan beberapa barcode, memodifikasi tangki kendaraan, dan mencampur BBM industri dengan BBM bersubsidi.
- Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan hasil pengungkapan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa, 17 November 2026.
- Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Polda Aceh menyurati Pertamina agar menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar, hingga pencabutan izin operasional.

